BI Imbau Pemda Pakai Kartu Kredit Indonesia untuk Belanja Barang-Jasa
IDN Times/Istimewa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Tumes - Bank Indonesia (BI) Jawa Barat mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan kartu kredit Indonesia (KKI) dalam melakukan belanja barang dan jasa. Saat ini, KKI belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemda.
Kepala Kantor Perwakilan BI Jabar Erwin Gunawan Hutapea mengatakan, aturan penggunaan KKI dilakukan berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.
Penerapan penggunaan KKI tersebut bermula dari anggaran belanja barang dan jasa pemerintah setiap tahun secara nasional mencapai lebih dari Rp800 triliun.
"KKI merupakan inovasi pembayaran non tunai yang diterbitkan untuk transaksi belanja pemerintah. KKI hadir mendukung efisiensi dan transparansi dalam realisasi serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah," kata Erwin pada acara High Level Meeting TP2DD di Gedung Sate, Jumat (17/11/2023).
1. Harus ada perngurangan transaksi tunai
Ilustrasi Uang (IDN Times/Arief Rahmat)Menurutnya, perlu dilakukan pengurangan penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara untuk meningkatkan keamanan dalam bertransaksi dan mengurangi risiko transaksi secara tunai. Untuk itu sebagaimana UU/PP telah diatur bahwa 40 persen dari Uang Persediaan (UP) pemerintah wajib menggunakan kartu kredit.
“Namun angka porsi UP kartu kredit pemerintah sebesar 40% dari UP masih belum dilakukan secara optimal dengan baik dibandingkan dengan UP tunai yang masih menjadi alat utama pembayaran,” paparnya.
2. KKI tunjang pelaksanakaan ekonomi digital
Ilustrasi transaksi digital (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)Erwin menjelaskan, KKI hadir untuk mendukung kecepatan dan kemudahan proses belanja barang jasa pemerintah pusat dan daerah, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran untuk belanja pemerintah pusat dan daerah. Sayangnya, implementasi KKI ini belum sepenuhnya dilakukan di Jawa Barat.
Menurutnya, ajang ini merupakan peluang besar dalam mempercepat implementasi Kartu Kredit Indonesia di Jawa Barat. Hal ini guna membentuk ekosistem perekonomian digital dalam rangka mewujudkan ekonomi dan keuangan digital (EKD) sebagai motor penggerak pertumbuhan baru daerah.
Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan penandatanganan komitmen implementasi Kartu Kredit Indonesia oleh masing masing kepala daerah sekaligus launching penggunaan Kartu Kredit Indonesia di lingkungan Pemerintah Daerah se-Jawa Barat.
3. KKI harus segera dimaksimalkan agar urusan belanja pemda berjalan baik
ilustrasi belanja online (IDN Times/Arief Rahmat)Saat ini, Bank bjb telah memiliki persetujuan KKI fitur QRIS dari Bank Indonesia dan sedang dalam tahap pemrosesan izin KKI Fitur kartu. Dengan demikian diharapkan seluruh Pemda di Jawa Barat dapat berkoordinasi dengan Bank bjb untuk implementasi KKI di wilayahnya masing-masing.
“Kami juga mengharapkan agar daerah-daerah yang belum menerbitkan perkada KKI agar dapat segera menerbitkan agar implementasi KKI segmen pemerintah dapat berjalan dengan baik,” paparnya.
