Belasan Orang Tua Siswa Protes Siswa Miskin Gagal Lolos PPDB Jabar
Ilustrasi orang tua siswa protes hasil PPDB Jabar. IDN Times/Debbie Sutrisno
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Belasan orang tua siswa yang tergabung dalam forum masyarakat peduli pendidikan (FMPP) mendatangj kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat. Mereka mengadu karena banyak siswa miskin yang gagal lolos PPDB pada tahap pertama.
Ketua FMPP Illa Setiawati mengatakan, sistem yang diberlakukan pada penerimaan peserta didik tingkat SMA/SMK/SLB sederajat dinilai merugikan calon peserta didik. Contohnya seperti pendaftaran online belum semua masyarakat khususnya yang kurang mampu mengenai mengenai cara tersebut secara fasih. Alhasil data yang dimasukkan kurang tepat.
"Titik koordinat pun banyak yang salah. Ketika dokumen harus dilengkapi beritanya juga pada saat sudah login tanggal 12 tengah malam. Kan kalau harus memperbaiki data juga tidak bisa," kata Illa, Selasa (23/6).
1. Keluhkan transparansi
IDN Times/Debbie SutrisnoSelain itu, Illa juga mengeluhkan ketidaktransparanan pengumuman diterima atau tidaknya peserta didik. banyak orang tua yang tidak tahu alasan mereka tergeser. Ketika nama anak tidak ada dalam laman PPDB SMA yang bersangkutan siswa tersebut namanya langsung hilang.
Terkait peluang untuk mendaftarkan calon peserta didik jalur afirmasi di tahap dua atau zonasi, Illa menilai hal itu berpotensi orang tua calon siswa dari kategori Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) dibebankan biaya untuk sekolah.
"Di balik itu juga kalau siswa yang menggunakan jalur afirmasi KETM ini kalau diadukan dijalur zonasi akan berisiko dengan pembayaran DSP, SPP seperti itu," katanya.
2. Anak kurang mampu seharusnya bisa masuk sekolah negeri
Pexels/DennizFutalanSementara itu, Sudiarto, salah satu orang tua lainnya, menutukan, untuk siswa miskin seharusnya bisa diloloskan ke SMA/SMK negeri. Sebab, ketika mereka harus masuk ke sekolah swasta, banyak hal akan diuangkan.
Dia mencontohkan, untuk formulis pendaftaran ketika akan masuk sekolah swasta saja sudah diuangkan. Kemudian saat lolos verifikasi maka mereka akan diminti uang pembangunan yang angkanya tidak sedikit.
"Jadi jangan harap omongan bahwa siswa miskin bisa sekolah gratis di swasta. itu hanya omongan doang alias omdo," kata dia.
3. Kuota sekolah negeri terbatas
Ilustrasi siswa SMA. (IDN Times/Wildan Ibnu)Pihak Disdik Jabar pun tidak bisa mengakomodir semua calon siswa untuk masuk ke sekolah negeri, mengingat jumlah lulusan SMP atau MTs lebih banyak daripada daya tampung SMA/SMK sederajat.
Berdasarkan data Disdik Jabar, jumlah lulusan SMP sederajat berkisar di angka 700 ribu siswa. Sedangkan daya tampung SMA negeri sederajat hanya 149.977 ribu di jalur afirmasi. "Ini pasti ada yang tidak diterima di negeri," kata Sekretaris I PPDB Jabar Dian Penisiani.
Sebagai perbandingan, di Kota Bandung terdapat 64 SMP, sedangkan jumlah SMA negeri hanya ada 27 sekolah.
4. Tidak semua siswa miskin bisa masuk sekolah negeri
Ilustrasi (IDN Times/Arief Rahmat)Dian pun memastikan tidak akan semua siswa miskin bisa masuk ke sekolah negeri. Sebab jatah untuk jalur tersebut dibatasi.
Di Jabar saja, berdasarkan data dinas sosial saat ini ada sekitar 445.339 data keluarga miskin. Sedangkan untuk jumlah siswa miskin yang masuk ke sekolah negeri jatahnya hanya 20 persen dari kuota sekolah.
Untuk meminimalisir kemungkinan siswa miskin tidak masuk ke sekolah negeri pada tahap I PPDB, Dian meminta mereka agar ikut dengan sistem zonasi di tahap II.
"Karena kuotanya lebih banyak kan ada 50 persen," kata dia.
