Apindo Jabar Dukung PPKM Darurat Tapi Minta Stimulus dari Pemerintah 

Kami sudah bingung mau cari uang dari mana lagi

Bandung, IDN Times - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat mendukung penuh penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang berlaku 3-20 Juli 2021. PPKM Darurat dijalankan karena sebaran virus corona varian delta yang semakin masif dan berdampak pada lonjakan orang yang terpapar.

Ketua Apindo Jabar Ning Wahyu Astutik mengatakan, keputusan seperti ini jelas harus didukung semua pihak agar pandemik COVID-19 segera berakhri. Meskipun para pelaku usaha sebenarnya mulai merasakan ada perbaikan ekonomi beberapa waktu terakhir.

"Dunia usaha sebenarnya kemarin sudah mulai bounch back. Namun, apa boleh buat, pasti mengalami perlambatan atau bahkan betul-betul stagnan pada dunia usaha tertentu untuk beberapa waktu ke depan," ujar Ning ketika dihubungi wartawan, Kamis (1/7/2021) malam.

1. Pelaku usaha butuh stimulus

Apindo Jabar Dukung PPKM Darurat Tapi Minta Stimulus dari Pemerintah (Ilustrasi stimulus ekonomi) IDN Times/Mia Amalia

Dia mengatakan, meski memberikan dukungan pelaku usaha tidak bisa bersantai. Sebab banyak kebutuhan yang harus dipenuhi seperti memberikan gaji atau pembayar cicilan pinjaman yang dilakukan selama atau selama pademik.

"Dengan situasi dunia usaha yang seperti ini, pengusaha menanggung dampak luar biasa sehingga untuk sedikit meringankannya dibutuhkan stimulus dari pemerintah dalam hal perpajakan, misalnya, restrukturisasi pinjaman dan penurunan bunga bank, atau bentuk lain," ungkap Ning.

2. Percepat vaksinasi ke masyarakat agar perekonomian bisa berjalan

Apindo Jabar Dukung PPKM Darurat Tapi Minta Stimulus dari Pemerintah Suasana Vaksinasi Wartawan dan Pekerja Media (IDN Times/Rochmanudin)

Menurut Ning, hal yang harus diutamakan pemerintah sekarang adalah percepatan pendistribusian vaksin untuk masyarakat. Vaksinasi ini termasuk para pekerja di sektor padat karya yang yang memiliki kontak lebih sering dengan pekerja lain.

"Mereka ini menjadi pejuang garis depan untuk ekonomi keluarga," kata dia.

3. Epidemiolog sebut PPKM Darurat terlambat karena pengusaha

Apindo Jabar Dukung PPKM Darurat Tapi Minta Stimulus dari Pemerintah Ilustrasi Mal di Jakarta (IDN Times/Anata)

Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pandu Riono, buka suara soal kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Pandu menuturkan yang membuat penerapan kebijakan tersebut terlambat.

Namun, Pandu punya pandangan soal siapa yang bikin terlambat kebijakan ini diberlakukan. Menurutnya, PPKM Darurat telat diterapkan karena pengusaha.

"Terlambat, tapi yang bikin telat adalah pengusaha," ujar Pandu kepada IDN Times, Kamis (1/7/2021).

Menurutnya, para pengusaha itu sebelumnya meminta kepada pemerintah untuk tidak dilakukan pengetatan. Pandu pun heran dengan keluhan pengusaha yang menyebut pemerintah terlambat dalam menerapkan PPKM Darurat.

"Ya mereka berusaha supaya tidak dilakukan pengetatan. Mereka juga bilang terlambat, apa urusannya, supaya tidak usah diimplementasikan, toh sudah terlambat, gak bisa. Pengusaha harus mendukung kebijakan pemerintah kalau mau berusaha di Indonesia. Kalau gak mau, ya keluar aja dari Indonesia," katanya.

"Mereka (pengusaha) kan gak mau berkorban sedikit pun untuk kepentingan rakyat," sambungnya.

Baca Juga: Mal Ditutup Selama PPKM Darurat, Pengelola: Siap-siap Ada PHK!

Baca Juga: APINDO Minta Pemerintah Perpanjang Kebijakan Bebas Pajak Beli Properti

Topik:

  • Yogi Pasha

Berita Terkini Lainnya