Ada Wacana UMP 2021 Tak Naik, KSPSI: Kami Menolak!
Ilustrasi pekerja atau buruh pabrik. (IDN Times/Zainul Arifin)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Ketua umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Roy Jinto Ferianto memastikan jutaan buruh yang bekerja di Jawa Barat menolak wacana tidak naiknya upah minumum provinsi (UMP) tahun 2021. Bahkan, KSPSI menilai ada upaya dari pemerintah dan pelaku usaha untuk menurunkan besaran UMP 2021 menjadi lebih rendah dibandingkan 2020.
"Itu sangat merugikan kaum buruh dan dengan tegas kaum buruh menyatakan menolak," ujar Roy melalui siaran pers, Selasa (20/10/2020).
KSPSI pun menyesalkan upaya pemerintah di saat persoalan penolakan Omnibus law Cipta Kerja belum selesai, para wakil rakyat ini bersama pengusaha justru memberikan pernyataan bahwa UMP 2021 tidak akan naik.
1. Menimbulkan keresahan di kalangan buruh
Ilustrasi. Buruh pabrik di Cikupa, Tangerang. ANTARA FOTO/FauzanDengan adanya wacana tersebut, jelas menimbulkan reaksi dari kalangan buruh. Sebab, kenaikkan upah setiap tahun merupakan hal yang sangat dinanti-nantikan oleh kaum buruh untuk meningkatkan daya beli (konsumsi). Salah satu harus naiknya UMP juga karena faktanya inflasi naik, tidak minus, dan upah minimum yang akan ditetapkan tahun 2020 berlaku efektif Januari 2021.
Selain itu, dasar kenaikkan upah tahun 2021 bisa didasarkan pada proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 sebagaimana data yang dirilis oleh BI proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 sebesar 5,5 persen, sedangkan menurut Pemerintah 5,0 persen. Data-data tersebut adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021.
"Sedangkan upah minimum berlaku pada tahun 2021 juga sehingga angka-angka tersebut bisa dijadikan dasar untuk menetapkan upah minimum tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat tergantung pada konsumsi daya beli masyarakat," ujarnya.
2. Kenaikan UMP bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi
Ilustrasi pertumbuhan ekonomi turun. (IDN Times/Arief Rahmat)Menuru Roy, ketika pendapatan buruh lemah maka daya beli buruh akan turun sehingga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika masyarakat tidak memiliki cukup uang karena tidak naiknya UMP, maka proyeksi pertumuhan ekonomi versi pemerintah bisa jadi tidak tercapai.
Meski pemerintah sudah menyalurkan subsidi upah ( BSU) tahun ini saja, tapi pertumbuhan ekonomi masih minus walaupun angkanya kecil. Sehingga Indonesia masuk resesi ekonomi.
"Sekarang dapat kita bayangkan dengan adanya subsidi aja masih minus pertumbuhan ekonomi apalagi kalau buruh tidak naik upah atau upahnya turun daya beli buruh pasti semakin merosot turun, karena kenaikkan upah salah satunya adalah untuk menjaga daya beli atau konsumsi kaum buruh," kata dia.
3. Siap lakukan unjuk rasa besar-besaran
Buruh demo tolak UU Omnibus Law di Jombang. IDN Times/Zainul ArifinDengan adanya rencana pemerintah dan permintaan asosiasi pengusaha untuk upah tahun 2021 tidak naik bahkan minta turun dari upah tahun 2020, kaum buruh menyatakan menolak dan akan melakukan perlawanan dengan melakukan unjuk rasa besar-besaran di seluruh Indonesia.
"Karena upah merupakan hak yang paling fundamental bagi kaum buruh," pungkasnya.
