15,4 Juta Warga Jabar akan Dapat Vaksin COVID-19 Tahap Pertama
Ilustrasi Vaksin COVID-19 (vidc.org)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Vaksin COVID-19 dipastikan akan mulai digunakan akhir Desember 2020, atau awal Januari 2021. Sejumlah daerah pun telah mengajukan diri untuk mendapatkan vaksin tersebut.
Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum menuturkan, berdasarkan informasi yang terakhir kemungkinan vaksin COVID-19 akan datang lagi pada pertengahan Januari 2021.
"Jabar kebagian 15,4 juta vaksin yang akan diterima sementara kebutuhan yang kami laporkan ke Jakarta yaitu sekitar 30,4 juta vaksin," ujar Uu dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Selasa (22/12/2020).
1. Pemberian vaksin dilakukan bertahap
Ilustrasi Vaksin (IDN Times/Arief Rahmat)Uu menuturkan, untuk penggunaan 15,4 juta vaksin COVID-19 nantinya tidak dilakukan secara langsung. Vaksinasi tetap dijalankan secara bertahap sambil menunggu ketersediaan vaksin tahap selanjutnya.
Menurutnya, secara lisan Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan terkait hal tersebut. Nantinya pemerintah daerah harus menganggarkan untuk belanja vaksin.
"Artinya secara lisan bapak presiden sudah menyampaikan hal itu, tetapi kita masih menunggu secara tertulis juklak dan juknisnya karena memang juklak juknis bukti fisik itu akan bisa dipertanggungjawabkan," kata dia.
2. Jangan ada masyarakat yang tolak vaksinasi
Ilustrasi vaksin COVID-19 buatan Sinovac (Dokumentasi Sinovac)Dia pun menyambut baik persiapan vaksinasi yang dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19. Dia pun berharap masyarakat tak lagi mempersoalkan pemberian vaksin khususnya tentang kehalalannya.
"Harapan kami masyarakat sudah tidak ada yang menolak lagi karena kehalalannya MUI sudah menyampaikan dan juga masalah dampaknya menteri kesehatan sudah menyampaikan bahkan Bapak Presiden juga siap yang pertama," ujar Uu.
Dia pun memastikan siap untuk disuntik vaksin, termasuk seluruh Forkopimda Jabar.
3. Pemerintah siapkan dana Rp54,4 triliun untuk vaksin COVID-19
Vaksin COVID-19 Sinovac, Minggu (19/7) tiba di Soetta dan langsung dibawa ke Bandung untuk segera mulai Uji Klinis oleh Biofarma dan FK Unpad (Dok. IDN Times/Istimewa)Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan dana cadangan sebesar Rp54,4 triliun. Anggaran itu berasal dari cadangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp18 triliun.
"Dalam program PEN kita untuk sektor kesehatan yang sebesar Rp99,5 triliun ada Rp36,4 triliun yang tidak bisa dieksekusi tahun ini. Ini akan digunakan untuk program vaksinasi. Jadi ini adalah anggaran yang akan kita cadangkan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Senin (21/12/2020).
4. Kemenkeu masih akan hitung kebutuhan dana untuk program vaksin COVID-19 gratis
pengujian klinis tahap III vaksin COVID-19 produksi Sinovac (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)Kendati telah menyiapkan dana cadangan, lanjut Sri Mulyani, pihaknya masih terus menghitung kebutuhan dana untuk program tersebut. Pertama, adalah terkait dengan kebutuhan dari jumlah penduduknya.
"Kita lakukan dari Kemenkes menempatkan ebrapa target dari vaksinasinya. Ini akan mengikuti apa yang direkomendasikan WHO atau persatuan ahli di bidang pandemik. Ada yang menyebutkann 70 persen. Apakah betul 70 peren dari populasi itu sekitar 182 juta jiwa," ucap dia.
Kedua, pihaknya juga akan menghitung kebutuhan dosis untuk disuntikkan kepada masyarakat. Bila setiap orang membutuhkan dua kali proses suntik vaksin COVID-19, maka minimal dosis yang disiapkan adalah mencapai 364 juta (182 juta jiwa x 2 dosis vaksin COVID-19).
"Ketiga yang harus dihitung Kemenkes dan BUMN dalam hal ini Bio Farma, itu dihitung efektifitas dari vaksin tersebut. Kalau efektivitas 90 persen maka vaksin yang disediakan harus lebih dari 100 persen," tambah dia.
Keempat, pemerintah juga akan menghitung dari sisi wastage atau kemungkinan dari vaksin tersebut terbuang atau terjadi pemborosan.
"Kalau itu semua sudah dihitung, kemudian kita juga akan hitung nakes, prioritas seperti apa maka kami bisa mendapat hitungan berapa dana yang dibutuhkan. Nah, dari dana yang dibutuhkan bagiamana kita akan memenuhinya," ujar Sri Mulyani.
