Tolak Iuran Tapera, Buruh di Bandung Barat Rencana Gelar Aksi
Logo BP Tapera (Dok. BP Tapera)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung Barat, IDN Times - Kalangan buruh di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, bereaksi keras kebijakan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kebijakan itu dinilai kian memberatkan buruh akibat gaji bulanan harus dipotong. Mereka pun mengancam akan melakukan aksi.
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, besaran iurannya ditetapkan 3 persen dengan rincian 0,5 persen ditanggung perusahaan dan 2,5 persen oleh pekerja.
"Sebetulnya, program Tapera-nya kami terima karena impian rekan-rekan buruh ingin memiliki rumah. Tapi iurannya yang kami tolak karena sangat memberatkan buruh," kata Koordinator Koalisi 5 Serikat Pekerja KBB Dede Rahmat saat dihubungi, Selasa (5/6/2024).
1. Buruh KBB nilai iuran Tapera kian memberatkan
Para buruh PT San Xiong Steel Indonesia menggelar aksi demostrasi di kantor Disnaker Lampung. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).Dia menilai skema perhitungan iuran Tapera itu jelas memberatkan kalangan buruh. Terkecuali, kata Dede, skema iurannya harus diubah yakni 2,5 persen ditanggung perusahaan dan 0,5 persen oleh pekerja atau buruh.
"Kalau skemanya diubah seperti itu kita sepakat karena sekarang saja potongan sudah banyak seperti BPJS, PPH 21, terus kalau ditambah Tapera ya habis gaji kita," kata Dede.
Pemerintah juga, kata dia, harus memberikan subsidi kepada para pekerja bukan kepada pemberi kerja atau perusahaan agar buruh bisa sejahtera dan memiliki rumah.
"Dalam program Tapera iurannya hanya dipotong dari perusahaan dan pekerja. Seharusnya pemerintah juga ikut iuran, jadi ada peran memberikan subsidi untuk rakyat," ucapnya.
2. Buruh KBB bakal lakukan aksi
Ilustrasi Perumahan. (dok. Kementerian PUPR)Sebab begitu memberatkan, lanjut Dede, maka kalangan buruh di KBB bakal melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran untuk menolak kebijakan tersebut. "Rencananya kami akan melakukan aksi pekan depan ke Pemda KBB, kedua DPRD KBB, dan terakhir ke pihak penyelenggaranya yaitu BPJS," ujarnya.
Pada unjuk rasa nanti, kata Dede, buruh akan menuntut pemerintah untuk mengubah skema iuran Tapera yakni 2,5 persen ditanggung perusahaan dan 0,5 persen oleh pekerja atau buruh.
"Kalau skemanya diubah seperti itu kita sepakat karena sekarang saja potongan sudah banyak seperti BPJS, PPH 21, terus kalau ditambah Tapera ya habis gaji kita," tuturnya.
3. Buruh KBB minta ada dewan pengawas
Realita RakyatPihaknya juga meminta ada dewan pengawas pada program Tapera tersebut supaya ada keterbukaan, jangan sampai iuran yang terkumpul dimanfaatkan oleh oknum yang akhirnya memberikan peluang korupsi.
"Untuk itu kami akan mengirimkan rekomendasi yang adil untuk buruh kepada Pemkab dan DPRD KBB terkait potongan iuran pada program Tapera tersebut," ujar Dede.
Baca Juga: Gegara Tak Diberi Uang, Pemuda di KBB Sabet Kakak Ipar Pakai Cerulit
Baca Juga: Tiga Partai Sama-sama Dapat Jatah Kursi Terbanyak di DPRD KBB
