Kubu Moeldoko Ditolak, Demokrat Jabar: KLB Begal Politik
Kepala Staf Presiden, Moeldoko (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyatakan menolak permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat yang digelar di Deli Serdang pada 5 Maret 2021 lalu.
Ditolaknya hasil kongres itu disambut suka cita oleh DPD Partai Demokrat (PD) Jawa Barat. Ucapan syukur tak henti-henti dilantunkan oleh para kader Demokrat menyikapi keputusan pemerintah itu.
1. KLB isinya pemufakatan jahat begal politik
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengepalkan tangannya sesaat sebelum menyampaikan keterangan kepada wartawan usai rapat dengan Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, Jakarta, Minggu (7/3/2021). Dari hasil rapat tersebut seluruh Ketua DPD Demokrat di 34 Provinsi menolak KLB yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara dan tetap mendukung AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. ANTARA FOTO/ Fakhri HermansyahWakil Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Jawa Barat Asep Wahyuwijaya menyebut, para pelaku KLB di Deli Serdang adalah para begal politik. Asep mengucapkan terimakasih kepada pemerintah yang sudah bekerja dengan teliti untuk menolak hasil kongres itu.
"Yang pasti kita bersyukur kepada Allah Swt atas limpahan karunia akal sehat yang senantiasa diberikan kepada kita semuanya, terima kasih juga kepada pemerintah yang telah bekerja dengan jeli dan teliti serta sesuai dengan kaidah hukum yang ada, hingga akhirnya menolak hasil pemufakatan jahat para begal politik yang berkumpul di Deli Serdang," kata Asep saat dihubungi, Rabu (31/3/2021).
2. Ada maksud lain di belakang KLB
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai ilegal di Jakarta, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/Aditya Pradana PutraMenurut Asep, pergolakan politik ini sampai pada keputusan pemerintah menolak hasil KLB merupakan bagian dari demokrasi. Meski hasil KLB sudah dinyatakan ditolak, Asep menafsirkan, KLB yang digelar itu memiliki maksud dan tujuan lain.
"Saya menafsirkan bahwa sikap pemerintah yang secara tegas dan terang menolak hasil KLB abal-abal di Deli Serdang itu, sesungguhnya itu pun merupakan pernyataan diam-diam dari pemerintah atas forum di Deli Serdang. Itu merupakan pertemuan para begal politik," kata Asep.
"Atas dasar ini maka sesungguhnya apa yang telah dilakukan dan dihasilkan oleh pemerintah ini menjadi preseden yg amat positif bagi keberlangsungan demokrasi di tanah air," imbuhnya.
3. "Siapapun jangan jadi begal"
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan keterangan kepada wartawan usai rapat dengan Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, Jakarta, Minggu (7/3/2021). Dari hasil rapat tersebut seluruh Ketua DPD Demokrat di 34 Provinsi menolak KLB yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara dan tetap mendukung AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. ANTARA FOTO/ Fakhri HermansyahMenurut Asep, peristiwa kudeta Partai Demokrat ini menjadi pembelajaran demokrasi yang amat baik bagi semua pihak. Namun demikian, Asep mewanti-wanti agar siapapun tidak menjadi penjahat demokrasi seperti cara-cara yang dilakukan oleh para pelaku KLB Partai Demokrat.
"Kepada siapapun, jangan coba-coba menjadi begal, jaga adab dan tatakrama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepada yang terampas haknya, teruslah berjuang, jangan patah semangat. Kepada pemerintah pun, bertindaklah adil dan agar semakin dicintai rakyatnya," ucapnya.
4. Demokrat KBB sambut kemenangan dengan tasyakuran
(Ilustrasi logo Partai Demokrat) Screen shot YoutubeSenada, dengan Asep, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung Barat (KBB) Iwan Setiawan dan para kader Demokrat KBB masih menyatakan diri setia kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sebagai bentuk rasa syukur, DPC Partai Demokrat bakal menggelar tasyakuran menyambut keputusan Kemenkumham itu.
"Insyaallah dalam waktu dekat kita akan menggelar syukuran kecil dan doa bersama," kata Iwan.
5. Demokrat versi Moeldoko ditolak karena dokumen tidak lengkap
Istimewa/IDN TimesSebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly mengatakan, penolakan KLB Partai Demokrat versi Moeldoko disebabkan karena masih adanya persyaratan yang belum dilengkapi. "Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik, sebagaimana yang dipersyaratkan masih ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi," ujar Yasonna saat konferensi pers virtual, Rabu (31/3/2021).
Dokumen yang belum dilengkapi antara lain soal DPC, DPD, hingga surat mandat. Oleh sebab itu, pemerintah menolak permohonan hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang. "Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan hasil kongres luar biasa di Deli Serdang tanggal 5 Maret 2021 ditolak," sebut Yasonna.
