Geledah Kantor Bupati Aa Umbara, KPK Periksa Gaji dan Arus Keuangan
Tim penyidik KPK geledah kantor Bupati KBB. (IDN Times/Bagus F)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung Barat, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengumpulkan bukti terkait dugaan kasus korupsi Bansos COVID-19 yang menyeret nama Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna.
Petugas dari kepolisian berjaga di pintu-pintu masuk kantor Bupati. Sementara petugas dari KPK masih sibuk melakukan penggeledahan di dalam ruang kerja Bupati Bandung Barat.
1. Penggeledahan didampingi asisten Bupati
Tim penyidik KPK geledah kantor Bupati KBB. (IDN Times/Bagus F)Dari pantauan di lokasi, petugas KPK memarkirkan kendaraan di Kantor Pemda Bandung Barat pada pukul 9.15 WIB. Mereka langsung masuk menuju lift dan mengarah ke lantai 3 atau ke ruang Bupati Aa Umbara.
Selain ke ruang Bupati, Petugas KPK juga mendatangi ruang Bagian Rumah Tangga dan beberapa ruang kerja di gedung Bupati. Rombongan KPK kemudian terpantau menuju ruang Bupati didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan, Imam Santoso.
2. Sekda instruksikan agar seluruh pegawai Pemda stand by selama pemeriksaan
Kabag Rumah Tangga KBB, Aa Wahya. (IDN Times/Bagus F)Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, Asep Sodikin menginstruksikan kepada seluruh seluuruh Asisten dan Kepala Bagian (Kabag) di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda), untuk diam di tempat selama pemeriksaan KPK.
"Kita diperintahkan supaya stand by sama Pak Sekda, sampai pemeriksaan KPK selesai," ujar Kepala Bagian Rumah Tangga Setda KBB, Aa Wahya, Selasa (16/3/2021).
3. Tim penyidik periksa arus keuangan hingga gaji Bupati
Tim penyidik KPK geledah kantor Bupati KBB. (IDN Times/Bagus F)Satu per satu ruangan di Kantor Bupati diperiksa oleh Tim Penyidik KPK. Pegawai di masing-masing ruangan pun dimintai keterangan. Aa memastikan, pihaknya bakal bersikap kooperatif atas pemeriksaan oleh tim penyidik.
Sampai pukul 16.15 WIB, tim penyidik sudah memeriksa ke bagian keuangan, bagian umum, bagian rumah tangga sampai bagian protokoler humas. "Tidak ada berkas yang dibawa. KPK hanya memeriksa file keuangan dan gaji Bupati," pungkasnya.
