Korupsi Selain Bansos COVID-19? Pemda Bandung Barat Digeruduk Warga

Massa layangkan tiga poin tuntutan

Bandung Barat, IDN Times - Ditetapkannya Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna sebagai tersangka dugaan korupsi Bansos COVID-19 menambah coretan hitam wajah Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (KBB). Tercatat, sudah dua Bupati Bandung Barat yang terjerat kasus korupsi secara berturut-turut.

Maka itu, stigma negatif tentang buruknya sistem pemerintahan Bandung Barat pun menjamur di benak masyarakat. Pada Kamis, 22 April 2021 siang, sejumlah massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Bandung Barat menggeruduk kantor Pemkab Bandung Barat.

Mereka menuntut agar sistem tahan KBB diperbaharui agar tak ada lagi aksi korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).

1. Massa minta pejabat yang terlibat korupsi dinonaktifkan

Korupsi Selain Bansos COVID-19? Pemda Bandung Barat Digeruduk WargaMassa geruduk kantor Pemkab Bandung Barat. (IDN Times/Bagus F)

Koordinator aksi, Herman mengatakan, aksi yang mereka lakukan menitik beratkan pada tiga tuntutan, di antaranya ialah memperjelas dugaan tentang dugaan banyaknya pejabat yang terlibat dalam lingkaran korupsi pengadaan barang tanggap darurat pandemi COVID-19 KBB tahun anggaran 2020.

"Pertama kita minta agar pejabat yang terlibat dan terindikasi pada kasus korupsi segera dinonaktifkan," ujar Herman saat ditemui, Kamis (22/4/2021).

"Kita cuma mendorong dan menagih janji dari Plt Bupati waktu jadi Wabup, dan akan membersihkan ASN yang di KBB. Perlu rekan ketahui banyak ASN KBB ini lagi terperiksa tentang kesaksian. Bagaimana mereka bisa memikirkan KBB ini, sementara mereka sendiri lagi terperiksa," ujarnya.

2. Ada praktik ijon yang dilakukan oleh oknum pejabat

Korupsi Selain Bansos COVID-19? Pemda Bandung Barat Digeruduk WargaMassa geruduk kantor Pemkab Bandung Barat. (IDN Times/Bagus F)

Tuntutan kedua berangkat dari dugaan adanya praktik ijon yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat. Pejabat diduga menjanjikan kepada para pengusaha memenangkan tender jika sudah memberi uang muka.

"Kedua, Segera evaluasi dan batalkan semua ULP TA 2021 yang kami duga terjadi praktik ijon oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab," kata Herman.

"Proyek belum dilaksanakan ada oknum-oknum calo yang meminta komitmen untuk tender yang ke depan," tambahnya.

3. Ada jual-beli jabatan saat rotasi mutasi besar-besaran beberapa bulan lalu

Korupsi Selain Bansos COVID-19? Pemda Bandung Barat Digeruduk WargaBupati Aa Umbara. (Dok Humas KBB)

Selain itu, massa aksi juga menyoroti jual-beli jabatan pada rotasi mutasi besar-besaran beberapa bulan lalu. Akibatnya, jabatan yang seharusnya diisi oleh orang yang berkompeten dalam bidangnya malah diisi oleh pejabat yang tak semestinya.

"Ketiga kami menuntut agar Pemkab Bandung Barat menempatkan ASN di KBB itu bukan karena duit, list ASN itu secara kapasitasnya untuk membangun KBB," papar Herman.

Herman mencontohkan, ada pejabat yang tadinya ahli dalam pertanian dan berhasil membawa pertanian KBB ke kancah nasional malah dirotasi dengan jabatan yang bukan ahlinya yakni di Satpol PP. Dari rotasi itu ada indikasi jual beli jabatan oleh oknum pejabat di tubuh pemerintahan KBB.

4. Pemkab Bandung Barat bakal telusuri kebenaran tuduhan korupsi selain bansos

Korupsi Selain Bansos COVID-19? Pemda Bandung Barat Digeruduk WargaBupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna menggunakan rompi tahanan memasuki mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (9/4/2021) (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Massa aksi kemudian diterima untuk menyampaikan aspirasi oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan KBB Maman Sulaiman. Maman menyebutkan, seluruh tuntutan itu akan ditampung dan menjadi bahan rapat untuk dibahas bersama Plt Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan.

"Saya setuju kalau korupsi (di Pemkab KBB) haris dikikis habis sampai akarnya. Terkait benar tidaknya tuduhan-tuduhan ijon itu, perlu dikaji perlu dibuktikan. Kita nanti bakal telusuri dulu soal dugaan itu," ucap Maman.

Topik:

  • Galih Persiana

Berita Terkini Lainnya