Alat Bukti KPK Mengarah pada Wali Kota Cimahi dan Komisaris RSKB
Ketua KPK RI, Firli Bahuri (IDN Times/Istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Cimahi, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kasus korupsi terkait suap izin pembangunan rumah sakit Kasih Bunda (RSKB) di Kota Cimahi merupakan kasus yang melibatkan langsung kepala daerah.
Ketua KPK Komjen Firli Bahuri mengatakan, kasus tersebut merupakan kasus yang melibatkan langsung Wali Kota Cimahi Ajay Priatna dengan komisaris RSBK (HY).
"Khusus kasus ini memang bukti menunjukkan keterlibatan langsung WaliKota dengan pemilik rumah sakit," ungkap Firli saat konferensi pers di Gedung KPK, Sabtu (28/11/2020).
1. Alat bukti belum mengarah pada ongkos pilkada
IDN Times/Galih PersianaSampai saat ini, aliran dana hasil korupsi itu masih dalam pendalaman. Firli belum bisa menyebutkan apakah ada aliran dana untuk ongkos Pilkada atau tidak. Hal itu lantaran alat bukti saat ini hanya menunjukkan keterlibatan Ajay.
"Tetapi untuk membuktikan kasus Cimahi ini apakah mengarah pada kepentingan Pilkada, kami perlu melakukan pendalaman. Sesungguhnya uangnya juga sudah kita sita," kata Firli.
Meski demikian, Firli menyampaikan uang hadiah yang diterima Ajay juga sudah dalam sitaan KPK. Sehingga, jika dugaan mengarah pada ongkos Pilkada, uang hasil kejahatan korupsi ituu sudah tidak bisa digunakan.
2. Alat bukti baru mengarah kepada Ajay dan pemilik rumah sakit
Ilustrasi rumah sakit (IDN Times/Arief Rahmat)Firli menyebutkan, dalam kasus ini memang melibatkan Kepala Dinas Penanaman Modan dan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi dalam kasus ini. Namun, dari hasil pemeriksaan alat bukti, kasus suap izin pembangunan RSKB ini menunjukkan kepada Wali Kota Cimahi dan Komisaris rumah sakit.
"Untuk hal ini kita menemukan para pelaku AJM sebagai penerima dan HY sebagai pemberi. Saya kira itu yang bisa kita pertanggungjawabkan. Tapi nanti seiring adanya pengembangan KPK akan selalu menyampaikan setiap perkembangan pemberantasan korupsi," sebut Firli.
3. Ajay minta uang Rp3,2 milyar untuk muluskan izin
Wali Kota Cimahi, Ajay Priatna bersama Presiden Jokowi (Facebook.com/Ajay Muhammad Priatna)Kasus ini bermula dari Ajay yang meminta uang kepada HY untuk mengurus perizinan permohonan revisi pembangunan gedung yang berada di DPMPTSP Cimahi.
AJM dan HY lantas bertemu di salah satu rumah makan di Bandung. Di pertemuan itu, AJM diduga kuat meminta sejumlah uang yang mencapai Rp3,2 miliar. Penyerahan uang pun dilakukan secara bertahap.
"Untuk itu (permintaan uang) RSBK membuat rincian pembayaran dan kuitansi fiktif seolah-olah untuk pembayaran RSBK," papar Firli.
