Wapres Ma'ruf Amin Beri PR Ekonomi Syariah ke Bey Machmudin
(IDN Times/Azzis Zulkhairil)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan banyak pekerjaan rumah (PR) di sektor ekonomi syariah pada Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin. PR ini diberikan usai Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Gedung Sate, Selasa (23/4/2024).
"Saya minta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tetap selaras dan sinergis dengan prioritas pembangunan, kekhasan dan keunggulan daerah, serta kekayaan sumber daya alam dan keragaman budaya," ujar Ma'ruf dalam sambutannya, Selasa (23/4/2024).
1. Empat fokus pengembangan ekonomi dan keuangan syariah harus dilakukan
(IDN Times/Azzis Zulkhairil)Dengan sudah adanya KDEKS Provinsi Jawa Barat, Ma'ruf mengatakan, nantinya semakin bisa mendorong dan mengakselerasi empat fokus pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.
Adapun empat hal ini yaitu, Pertama, optimalkan pengembangan sektor industri produk halal, melalui penguatan ekosistem rantai nilai halal pada sektor-sektor unggulan daerah dengan mendorong pemanfaatan Kawasan Industri Halal Jawa Barat melalui insentif, baik fiskal maupun nonfiskal.
Menurutnya, hal itu dilakukan meningkatkan hilirisasi komoditas unggulan produk halal. Selain itu, Pemprov Jabar juga didorong melakukan akselerasi sertifikasi halal, khususnya produk UMKM dan di sektor hulu, seperti Rumah Potong Hewan Unggas dan Ruminansia.
"Langkah ini dilakukan guna mencapai target kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2024. Berikan pula dukungan anggaran untuk penambahan kuota program Sertifikasi Halal Gratis di Jawa Barat," jelasnya
"Di samping itu, terus kembangkan sektor pariwisata ramah muslim sebagai destinasi tujuan wisata unggulan daerah," lanjut Ma'ruf.
2. Keuangan syariah harus diperluas
Ilustrasi paradigma ekonomi syariah (pixabay.com/Megan Rexazin Conde)Hal kedua yang perlu dilakukan yaitu, perluas inklusi dan kontribusi keuangan syariah dalam pembiayaan pembangunan daerah, melalui penerapan inovasi jasa keuangan syariah dan teknologi digital.
Ma'ruf mengatakan, keuangan syariah sejatinya telah turut berkontribusi dalam pembangunan wilayah. Sejak 2013 hingga 2023, di Jawa Barat terdapat 315 proyek dengan nilai sekitar Rp17,8 triliun yang dibiayai dari Surat Berharga Syariah Negara.
selanjutnya, Ma'ruf mendorong Pemprov Jabar menggali potensi pembiayaan keuangan syariah untuk proyek pembangunan daerah, seperti penerbitan sukuk daerah dan pengembangan skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha syariah.
"Perkuat dan tingkatkan peran sektor perbankan syariah, seperti Bank Pembangunan Daerah dan Bank BJB Syariah, dengan mendorong pengembangan ragam layanan dan inovasi, termasuk transformasi digital.
3. Inkubasi usaha syariah harus dioptimalkan
(IDN Times/Azzis Zulkhairil)Terakhir, Ma'ruf meminta Pemprov Jabar mengembangkan bisnis dan kewirausahaan syariah melalui optimalisasi program inkubasi usaha syariah. Apalagi, Jawa Barat kini memiliki enam Inkubator Bisnis Syariah aktif.
"Terus tingkatkan kualitas 3 Zona KHAS yang telah ada. Jawa Barat yang tersohor dengan kulinernya dapat menjadi pionir gerakan kuliner halal dan sehat di seluruh sentra-sentra kuliner lainnya," kata dia.
Baca Juga: 5 Keuntungan Mencoba Penerbangan Premium Ekonomi
Baca Juga: Sri Mulyani Dialog Bersama Komisioner Uni Eropa, Bahas Ekonomi RI
