TKD AMIN Jabar Sarankan Jokowi Cuti Jika Ingin Kampanye
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X di Keraton Kilen, Minggu (28/1/2024) (IDN Times/ Tunggul Damarjati)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Anies-Muhaimin (AMIN) Jawa Barat (Jabar) Haru Suandharu menyarankan Presiden RI, Joko "Jokowi" Widodo mengajukan cuti jika ingin ikut kampanye di Pemilu 2024 ini.
Saran Haru disampaikan Haru usai Jokowi membuat pernyataan bahwa presiden hingga menteri dibolehkan berkampanye dan memihak, dan tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara.
"Kalau mau (kampanye) cuti aja, terusin sama Pak Wapres," ujar Ketua TKD AMIN Jabar, Haru Suandharu, Senin (29/1/2024).
1. Jika tidak cuti ditakutkan ada unsur ajakan
Jokowi jalan-jalan ke Amplas (Instagram/plasaambarrukmo)Selain presiden, Haru mengungkapkan, menteri dan kepala daerah yang mengikuti kampanye juga disarankan untuk mengambil cuti. Jika tidak mengambil waktu libur, dia khawatir ada unsur ajakan memilih pasangan calon (paslon) tertentu.
"Menteri juga sama, kepala daerah saja harus cuti. Kalau kepala daerah boleh tidak cuti untuk berkampanye kapan saja, dia perintahkan saja ASN itu pilih partai A, partai B, pilih Capres A, pilih Capres B. Kan repot," kata Haru.
2. TKD AMIN Jabar prihatin pernyataan Jokowi
Detik JatimLebih lanjut, Haru merasa prihatin atas pernyataan Jokowi mengenai presiden boleh berkampanye dan memihak tentunya akan mempengaruhi netralitas TNI dan Polri. Mengingat, jabatan presiden merupakan panglima tertinggi TNI dan Polri.
"Saya prihatin lah karena Presiden itu Panglima tertinggi TNI dan Polri. TNI dan Polri saja tidak punya hak pilih karena harus netral. Kalau Pak Presiden (Jokowi) mengatakan presiden boleh berkampanye dan berpihak, itu akan mempengaruhi TNI dan Polri," katanya.
3. Jokowi ada baiknya bersikap negarawan
Sekretariat Kabinet Republik IndonesiaKemudian, Haru menambahkan, hal itu juga akan mempengaruhi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebab, dia merasa pernyataan Jokowi memiliki pengaruh yang besar untuk ASN yang berada di bawah.
"Dia itu kepala negera, kepala pemerintahan, ASN mungkin kalau yang dia (ASN) pikir bisa menyenangkan hati pimpinannya lalu dia berbuat tidak netral, kan jadi repot.
Pengaruhnya kan tidak kecil. Jadi saya kira harus lebih bijaksana Pak Presiden," kata dia.
Dengan demikian, Haru berharap Presiden RI, Jokowi tidak perlu ikut campur dalam Pemilu 2024 ini. Lebih baik, Jokowi menjadi negarawan dibanding ikut campur dalam Pemilu 2024.
"Sebaiknya Pak Presiden negarawan saja lah. Enggak usah cawe-cawe, enggak usah mengatakan berpihak, boleh berpihak," ucapnya.
Baca Juga: Cak Imin Ajak Tom Lembong Kampanye di Yogya: Siap Hadapi Opung
Baca Juga: Kampanye di Hadapan Nelayan Medan, Ganjar Janji Hapus Kredit Macet
