Tahan Ijazah Siswa, 40 Kelapa Sekolah Dilaporkan ke Ombudsman Jabar
(Kantor Ombudsman Jabar) IDN Times/Azzis Zulkhairil
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Jawa Barat melaporkan 40 kepala sekolah SMP, SMA/SMK swasta dan negeri di Jabar ke Ombudsman perwakilan Jabar, Jalan Kebonwaru Utara, Kota Bandung, Kamis (12/11/2020).
Kedatangan FMPP ke kantor Ombudsman Jabar tak lain untuk melaporkan adanya oknum 40 kepala sekolah yang masih menahan Ijazah siswa Rawan Melanjtukan Pendidikan (RMP) karena belum lunas membayar SPP/DSP.
1. Kasus penahanan ijazah ditemukan juga di Kota Bandung
Ilustrasi Pelajar (SD) (IDN Times/Mardya Shakti)Ketua FMPP, Ila Setiawati mengatakan, 40 kepala sekolah swasta dan negeri ini kebanyakan ada di wilayah Kabupaten Bandung, Kota Bandung dan Garut. Menurutnya, sekolah harusnya tidak melakukan penahan ijazah pada siswa SMP, SMA/SMK yang masuk kategori RMP.
"Kasus ini masih banyak di temukan di Jabar. Jadi kepala sekolah banyak melakukan penahanan ijazah, baik negeri maupun swasta, sama saja, ini berdasarkan laporan orang tua," ujar Ila saat ditemui di lokasi.
2. Kasus ini sudah sempat dilaporkan ke Pemprov Jabar dan DPRD Jabar
Ilustrasi Pelajar. (IDN Times/Mardya Shakti)Laporannya ke Ombudsman merupakan tindakan lanjutan setelah sebelumnya sempat melakukan aduan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Dewan Perwakilan Daerah (DPR) Jawa Barat. Namun, dari semua aduan itu sampai saat ini belum temui titik terang.
"Alasan kepala sekolah karena tunggakan, jadi siswa RMP tetap harus membayar karena anggaran pemerintahnya itu tidak cair menurut keterangan kepala sekolah, jadi secara terpaksa pihak sekolah tetap menahan ijazah," tuturnya.
3. Siswa RMP harus tetap berhak mendapatkan ijazah
Ilustarsi Pelajar (SMP) (IDN Times/Mardya Shakti)Menurut Ila, dalam kasus ini sekolah swasta memang paling banyak melakukan penahanan ijazah. Hal ini didasari dari persoalan teknis bahwa siswa RMP tetap harus membayar SPP/DSP untuk masuk pada kas Yayasan. Padahal, siswa RMP saat ini sudah diberikan bantuan dari pemerintah daerah.
"Ini yang harus dapat teguran itu yayasannya, karena kepala sekolah itu kalau mengeluarkan ijazah harus mengganti ke yayasan makanya kepala sekolah tidak berani," katanya.
4. Ombudsman Jabar akan segera melakukan penelusuran
Ilustrasi Pendidikan (IDN Times/Arief Rahmat)Di tempat yang sama, Asisten Ombudsman RI Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Sartika Dewi mengatakan bawa saat ini kasus aduan tersebut akan terlebih dahulu di timbang. Sebab, ada beberapa laporan yang masih belum lengkap.
"Ini tentu kami tinggal penelusuran lebih jauh dan kami juga menunggu data dari orang tua atau siswa yang mengalami langsung penahanan ijazah itu," kata dia.
Baca Juga: Pegawainya Positif Corona, UPI Tutup Sementara Empat Gedung
Baca Juga: Kolaborasi Dekranasda Jabar dan JNE Bangkitkan Geliat UMKM di Jabar
