Soal Sengketa Sekda, Wali Kota Oded Akhirnya Menang di PTUN Jakarta
IDN Times/Debbie Sutrisno
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Babak baru sengketa jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, antara Benny Bachtiar dan Wali Kota Bandung, Oded M. Danial, terus berlanjut. Setelah beberapa bulan lalu kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung atas gugatan yang diajukan oleh Benny Bachtiar, Pemkot Bandung dikabarkan menang di PTUN Jakarta Senin (27/2).
"Kita terima salinan resmi pemberitahuan ini dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ini tertanggal 3 Februari 2020. Untuk selanjutnya kami monitor terus terhadap kelanjutan perkara ini," kata Bambang Suhari, Kuasa Hukum Wali Kota Bandung, seperti yang diwartakan siaran pers yang diterima IDN Times, Sabtu (8/2).
Baca Juga: Kekuasaan Sunda Empire Hancur, Begini Komentar Majelis Adat Sunda
1. Putusan PTUN Jakarta hasil dari pertimbangan tiga hakim
IDN Times/IstimewaHasil banding dari PTUN Jakarta tersebut, diambil melalui rapat permusyawaratan majelis hakim yang dipimpin oleh hakim ketua Sulistyo, dengan hakim anggota Dr. Dani Elpah, dan Dr. Disiplin F. Manao.
Putusan para hakim tersebut kemudian dituangkan dalam surat putusan bernomor 333/B/2019/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2020.
Baca Juga: Cegah Virus Corona, Pemkot Bandung Awasi Bawang Putih Asal Tiongkok
2. Putusan PTUN Bandung dinyatakan tidak sah
IDN Times/Debbie SutrisnoDalam poin putusan, Bambang menjelaskan, PTUN Jakarta menerima permohonan banding dari Wali Kota Bandung. Kemudian di poin berikutnya menyatakan membatalkan putusan PTUN Bandung dengna nomor 58/G/2019/PTUN.BDG yang sebelumnya dimenangkan oleh Benny Bachtiar.
"PTUN Jakarta juga menyatakan gugatan terbanding atau penggugat, yakni dari Benny Bachtiar tidak diterima," katanya.
Baca Juga: Kekaisaran Sunda Empire Runtuh di Tangan Polda Jabar
3. PTUN Jakarta menyatakan gugatan Benny Bachtiar melampaui batas
IDN Times/Debbie SutrisnoBambang menuturkan, majelis hakim menyatakan bahwa gugatan yang dilayangkan oleh Benny Bachtiar telah melewati batas waktu pengajuan keberatan. Sehingga pengajuan upaya administratif berupa keberatan yang diajukan oleh Benny Bachtiar cacat yuridis atau merupakan suatu perbuatan melawan hukum.
Aturan mengenai pengajuan keberatan ini tertera dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Ayat tersebut berbunyi bahwa keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
"PTUN Jakarta memberikan pertimbangan hukum bahwa gugatan Pak Benny telah kedaluwarsa, yakni telah habis masa waktunya yaitu 21 hari kerja sejak putusan pejabat tata usaha negara terbit," jelasnya.
Baca Juga: Pemkot Bandung Larang Gedung Menggunaan Asbes, Begini Dampak Kesehatannya
4. PTUN Bandung sempat memenangkan gugatan Benny Bachtiar
IDN Times/Humas BandungSeperti diketahui, Wali Kota Bandung menerbitkan surat pengangkatan Ema Sumarna sebagai sebagai Sekda Kota Bandung terbit pada 21 Maret 2019. Kemudian Ema Sumarna dilantik oleh Wali Kota Bandung, Oded M. Danial pada keesokan harinya yakni 22 Maret 2019.
Sementara itu dari fakta hukum yang terkumpul di PTUN diketahui bahwa Benny Bachtiar baru mengajukan upaya keberatan pada 15 Mei 2019 dan diterima oleh wali kota selaku tergugat dua hari kemudian pada 17 Mei 2019.
Benny Bachtiar kemudian sempat memenangkan gugatannya di PTUN Bandung. Di meja hijau, ia dinyatakan berhak menduduki kursi Sekda Kota Bandung, dan Wali Kota Bandung Oded M Danial disarankan segera melantik Benny.
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini.
