Soal Salam Pejabat, MUI Jabar Beda Pandangan dengan Jatim
IDN Times/Galih Persiana
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat berbeda pendapat dengan MUI Jawa Timur soal imbauan untuk para pejabat agar tidak menggunakan salam pembuka berdasarkan semua agama saat memberi sambutan.
Sekretaris MUI Jawa Barat, Rafani Achyar mengatakan bahwa MUI Jawa Barat sampai detik ini belum mengeluarkan imbauan secara resmi soal larangan menyebut salam semua agama. Menurutnya, hal tersebut mesti melalui kajian terlebih dahulu.
"MUI ini tidak harus satu pendapat, MUI pusat juga enggak mengeluarkan aturan. Soal ini nanti akan melakukan diskusi kajian. Apalagi kalau masalahnya semakin ramai," ujar Rafani, saat dihubungi, Minggu (10/11).
1. Tak masalah mengucap salam secara Islam saja
IDN Times/MUI JabarAtas apa yang diputuskan oleh MUI Jatim, dikatakan Rafani, mesti direspons dengan baik. Pasalnya, penduduk mayoritas di Indonesia memeluk agama Islam. Alangkah baiknya untuk pejabat muslim cukup mengucapkan salam dengan sesuai agama Islam saja.
"Untuk mencerminkan nusantara, cukup ucapan salam dengan menambahkan salam sejahtera setelah salam. Umat islam di manapun (jumlahnya) mayoritas," katanya.
2. Menghormati agama lain cukup dengan salam sejahtera
IDN Times/Galih PersianaRafani menambahkan, selain untuk mencerminkan kenusantaraan, salam sejahtera juga bisa menghargai untuk pejabat yang berbeda agama. Sehingga dua salam tersebut baginya cukup mewakili semua agama yang dianut oleh masyarakat.
"Secara makna kata salam sejahtera tidak ada masalah, secara akidah juga. Tapi yang berlaku sekarang salamnya ada namo budhaya dan lainnya. Padahal orang dengan agama yang tersebut tidak ada," kata dia.
3. MUI Jawa Barat belum akan mengeluarkan larangan tersebut
IDN Times/Galih PersianaMeski demikian, Rafani mengatakan, MUI Jawa Barat tidak akan terburu-buru mengeluarkan fatwa atau larangan untuk pejabat menyebut salam hanya dengan cara agama Islam. MUI Jawa Barat, sambungnya, akan melakukan diskusi terlebih dahulu soal hal tersebut.
"MUI Jawa Barat akan melihat perkembangan situasi sambil melakukan kajian agar hal ini tidak menimbulkan polemik di masyarakat," jelasnya.
