Serikat Buruh di Jabar Aksi Tolak Tapera, Sebut Menambah Penderitaan
(IDN Times/Azzis Zulkhairil)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Ratusan buruh dari berbagai aliansi menggelar aksi menolak program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Kamis (20/6/2024) siang. Mereka meminta pemerintah memberhentikan penerapan program ini.
Kordinator Serikat Buruh Serikat Pekerja Jabar Ajat Sudrajat mengatakan, aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan buruh terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera.
"Serikat buruh bersama-sama turun menolak PP Nomor 21 tahun 2024 tentang Tapera. Bukan tabungan perumahan rakyat tapi tambahan penderitaan rakyat," kata Ajat saat diwawancarai.
1. Buruh menolak semua kebijakan soal Tapera
(IDN Times/Azzis Zulkhairil)Menurutnya, kebijakan pemerintah soal tabungan Tapera tidak penting bagi buruh. Buruh disebut lebih memerlukan kesejahteraan ketimbang perumahan. Dia menegaskan, buruh Jabar menolak seluruh peraturan tersebut.
"Kami bukan cuma menolak masalah iurannya, tapi juga PP Tapera secara keseluruhan karena tidak ada urgensi terkait kebutuhan perumahan bagi buruh walaupun itu diberlakukan 2027," katanya.
2. Buruh juga minta pemerintah membatalkan aturan impor barang jadi
(IDN Times/Azzis Zulkhairil)Selain menokak Tapera, massa buruh juga turut menolak soal adanya aturan impor yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 tahun 2024. Menurutnya, aturan itu akan membuat Indonesia dibanjiri produk-produk jadi dari luar negeri.
"Isu yang kami tolak adalah dikeluarkannya peraturan terkait dibuka ruang impor barang jadi, yang hari ini Cina sudah masuk dan akan membunuh industri padat karya, tekstil, sepatu, dan lain-lain kalau barang jadi masuk ke Indonesia," katanya.
"Ini sudah ada ancaman banyak perusahaan yang menyatakan berhenti beroperasi terkait kebijakan itu," ujar Ajat.
3. Buruh minta upah buruh di atas satu tahun diterapkan
(IDN Times/Azzis Zulkhairil)Ajat menambahkan, buruh juga menuntut adanya peraturan pemerintah terkait upah bagi pekerja di atas satu tahun. Hingga kini aturan itu terus diperjuangkan.
"Selanjutnya masalah klasik yang terus kami suarakan terkait upah di atas satu tahun yang sampai hari ini belum ditetapkan oleh pemerintah. Itulah poin-poin atau tuntutan kami hari ini," katanya.
Dengan adanya aksi ini buruh meminta DPRD Jabar bisa menjembatani tuntutan itu. Adapun aksi ini juga akan kembali dilakukan pada Senin 24 Juni pekan depan saat DPRD Jabar menggelar rapat paripurna.
"Kami meminta sikap tegas DPRD Jabar terkait tuntutan ini agar diserahkan langsung ke presiden dan DPR RI," ujarnya.
Baca Juga: Pembunuh Vina, Pegi Setiawan Resmi Ditangani Kejati Jabar
Baca Juga: Bey Minta Peserta Alamat Palsu di PPDB Jabar Didiiskualifikasi
