Sekda Bandung Ingin Grand Desain DPPKB Mampu Tekan Lonjakan Penduduk
IDN Times/Debbie Sutrisno
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna berharap, grand desain yang dibuat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung, mampu mengendalikan lonjakan penduduk.
Ia mengatakan, rancangan pembangunan Bandung pada masa Hindia Belanda hanya mampu mengakomodasi 700.000 penduduk. Namun kini, jumlah penduduk yang tercatat oleh Pemerintah Kota Bandung telah mencapai jutaan orang.
"Hal tersebut di karenakan orang dari luar daerah banyak bekerja di Kota Bandung, itu juga belum termasuk wisatawan," ujar Ema berdasarkan rilis yang diterima IDN Times, Senin (25/11).
1. Masih banyak penduduk yang belum terakomodasi
IDN Times/Debbie SutrisnoJutaan orang tersebut, Menurutnya, belum sepenuhnya terakomodasi di administrasi kependudukan. Pasalnya, banyak warga non penduduk yang juga tinggal dan menetap di Kota Bandung, misalnya mahasiswa.
"Di kita itu banyak mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi, mulai dari UPI sampai UIN di Cibiru. Belum kampus swasta, pegawai BUMN, polisi, dan TNI yang juga bertugas di Kota Bandung," ungkapnya.
"Mereka juga adalah penduduk yang harus kita fasilitasi kebutuhan hidupnya di kota ini. Karena bicara kependudukan tidak lagi bicara asal administratif," tambahnya.
2. Kota Bandung jadi tempat belajar dan tujuan destinasi wisata
IDN Times/Humas BandungEma menilai, pesatnya pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung dan banyaknya perguruan tinggi menjadikan Bandung sebagai tujuan banyak orang tinggal dan menetap di Kota Bandung.
Sehingga kata dia, DPPKB Kota Bandung harus membuat grand desain pengelolaan kepedudukan yang bukan lagi sekadar tentang pemerintah mengatur administrasi kelahiran dan kematian penduduk, melainkan agar Pemkot Bandung bisa mengendalikan pertumbuhan penduduk.
"Jika pertumbuhan penduduk tak terkendali, maka persoalan domestik lainnya, seperti lingkungan, mobilitas, ekonomi, hingga penegakkan hukum akan menjadi masalah susulan yang tak terhindarkan," katanya.
3. DPPKB harus bersinergi dengan instansi lainnya
IDN Times/Humas BandungSelain dari grand desain, Ema menambahkan, DPPKB juga harus bersinergi dengan instansi terkait untuk mengantisipasi lonjakan penduduk berkaitan dengan daya tampung kota. Jika sudah bersinergi, diyakini dia, setiap rancangan pembangunan dapat saling melengkapi secara utuh.
"DPPKB harus sering ngobrol dengan Bappelitbang, misalnya. Karena perencanaan kota ada di sana, kota ini mau di bawa ke mana Bappelitbang yang tahu," jelasnya.
4. Grand desain DPPKB diklaim mengakomodir semuanya
IDN Times/Humas BandungSementara itu, Kepala DPPKB, Andri Darusman mengatakan, grand desain pembangunan kependudukan yang dirancang Kota Bandung juga mencakup rekayasa ruang dan sumber daya agar setiap penduduk tetap mendapatkan kebutuhan dasar kehidupannya.
"Di desain ini, kami juga menyiasati penduduk yang tinggal di wilayah yang padat tetap bisa mendapatkan lingkungan yang sehat, rumah tinggal, dan kecukupan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan dasar, seperti pangan, kesehatan, dan ruang terbuka," kata dia.
