Ridwan Kamil: Perusahaan di Jabar Tidak Adil Bayar Pajak

Gubernur sudah beri surat edaran pada perusahaan swasta

Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil alias Emil mengungkap adanya ketidakadilan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahan swasta yang ada di wilayahnya.

Menurutnya, banyak dari mereka diketahui membayar pajak hanya dari kantor pusat yang ada di Ibu Kota Jakarta. Sedangkan, operasional dan keberadaan perbaikannya berada di wilayah Jabar.

"Kantor pusat di Jakarta, buruhnya di Purwakarta tapi (pajaknya) masuk bagi hasilnya dan ini dianggap pemerintah pusat seolah olah itu perusahaan Jakarta. Nah itu yang membuat tidak adil, padahal karyawan kan di Jabar," ujar Emil, Selasa (11/10/2022).

1. Jabar harus dapat untung dari pajak perusahaan

Ridwan Kamil: Perusahaan di Jabar Tidak Adil Bayar PajakRidwan Kamil. (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

Emil menjelaskan, dari ketidakadilan ini Pemprov Jabar sudah membuat tindakan dengan menyebarkan surat edaran agar perusahaan besar yang pabriknya ada di Jabar harus membuat kantor cabang. Sehingga, potensi pembayaran pajak ada di wilayah Jabar.

"Kami bikin surat edaran mewajibkan agar perusahaan yang bayar pajak di pusat yang ngantornya di Jakarta, tapi yang pabrik Purwakarta, Jabar, bayarlah PPh-nya di kantor cabang," ungkapnya.

2. Potensi peningkatan capai 60 persen

Ridwan Kamil: Perusahaan di Jabar Tidak Adil Bayar PajakGubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (IDN Times/Kevin Handoko)

Ketika pembayaran pajak dilakukan di Jabar, Emil mengatakan, maka potensi penambahan dari sektor pajak akan bertambah dan tidak hanya dari sektor lainnya. Potensi dari sektor ini juga mencapai triliunan rupiah.

"Potensi peningkatan mencapai Rp60 triliun kalau pembayaran di Jabar. Dan mudah-mudahan kalau bayar pajak di Jabar nanti bagi hasil dari pusat bisa lebih adil sesuai hak," katanya.

3. Dewan minta optimalisasi dari sektor lain

Ridwan Kamil: Perusahaan di Jabar Tidak Adil Bayar PajakPelabuhan Patimban yang masuk dalam kawasan Rebana Metropolitan berada di Kabupaten Subang. Dokumen Kemenhub

Selain itu, Anggota Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanady mengatakan, Pemprov Jabar harus memaksimalkan beberapa sektor lain untuk menggenjot pendapatan daerah. Menurutnya, selama ini banyak perusahaan yang hanya menumpang saja.

"Jangan sampai buang kotoran aja di Jabar. Ada potensi pendapatan dari ekspor kita dorong dilakukan dari Patimban, diiringi beroperasinya Bandara Kertajati untuk menaikkan PAD dan tenaga kerja," katanya.

Baca Juga: Sambut HUT RI ke-77, Pemprov Jabar Gelar Cycling de Jabar 2022

Baca Juga: Pemprov Jabar Dorong UMKM dan Petani Belajar Ekspor Mandiri

Topik:

  • Galih Persiana

Berita Terkini Lainnya