Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pusat Serius Tangani Kebocoran Data
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (IDN Times/Azzis Zulkhairil)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil alias Emil turut mendesak agar pemerintah pusat serius dalam memberikan penanganan soal pengamanan data pribadi di dunia digital.
Tanggapan itu ia utarakan usai kasus dugaan kebocoran data oleh hackers ramai diperbincangkan. Terbaru, hackers yang mengatasnamakan Bjorka juga mengancam untuk mempublikasikan data dari BIN.
"Intinya kami mewakili masyarakat Jabar juga yang resah mohon ada sebuah upaya-upaya yang maksimal dari pemerintah pusat terkait keresahan banyaknya seliweran data-data masyarakat yang dipergunakan tidak semestinya," ujar Emil di Gedung Sate, Senin (12/9/2022).
1. Kebocoran data rawan disalahgunakan
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (IDN Times/Azzis Zulkhairil)Menurut Emil, data diri merupakan hal yang penting dan bersifat pribadi. Atas sejumlah aksi hackers itu, dia menegaskan agar pemerintah segera memberikan pengamanan supaya data tidak disalahgunakan.
"Ada yang tercatat dalam pendaftaran pakai politik, WA-WA (WhatsApp)-nya dijadikan penjualan online yang menggangu dan sebagainya, dan kemarin ada hackers bikin heboh nasional, men-hack data pribadi," ungkapnya.
2. Kebocoran data diri bukan hal biasa
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (IDN Times/Azzis Zulkhairil)Lebih lanjut, Emil menegaskan bahwa pengamanan data diri harus menjadi perhatian bagi pemerintah dalam memberikan pengamanan dan hak masyarakat agar tidak disebarluaskan oleh oknum.
"Jadi ini bukan hal biasa-biasa harus disikapi dengan sebuah cara strategi yang memang kewenangannya ada di pemerintahan pusat," ucapnya.
3. Berharap pemerintah segera buat aturan kuat soal data diri
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (IDN Times/Azzis Zulkhairil)Emil berharap pemerintah pusat lebih maksimal dalam melindungi data pribadi masyarakat di dunia maya. Adapun perlindungan ini, kata dia, bisa berbentuk Undang-Undang.
"Mudah-mudahan ada sebuah upaya, sehingga kebocoran data itu ada perlindungan undang-undang ataupun aksi untuk menenangkan masyarakat," kata dia.
Baca Juga: Marak Kebocoran Data, PSI Dorong Bahas RUU PDP Demi Perlindungan Data
Baca Juga: Geger Kebocoran Data, Kepala BSSN: Masyarakat Tenang Saja
