Ridwan Kamil Dorong Pembangunan Daerah Tak Andalkan APBD?
(IDN Times/Azzis Zulkhairil)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil alias Emil mendorong anggota Asosiasi Pengelola Pendapatan Daerah Indonesia (APPDI) tidak mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan daerah.
Menurut Emil, APBD hanya bisa berkontribusi sekitar 20 persen dari kebutuhan pembangunan. Sehingga, pembiayaan untuk pembangunan dibutuhkan pemasukan di luar pendapatan daerah.
"Poin utama itulah menginspirasi agar jangan berpikir APBD, APBD, tapi berpikir cara lain untuk membangun daerahnya dengan segala keterbatasan," ujar Emil saat menghadiri kegiatan Rapat Kerja APPDI se-Indonesia di Kota Bandung, Kamis (15/6/2023).
1. APBD tidak cukup biayai pembangunan secara penuh
(IDN Times/Azzis Zulkhairil)Emil mengatakan, pemerintah daerah bisa melakukan banyak inovasi untuk pembangunan melalui sejumlah cara lain. Misalnya pinjaman daerah, CSR yang harus dikejar, obligasi daerah, serta dana umat untuk kegiatan sosial.
"Kalau semuanya mikirnya ke APBD untuk segala urusan, enggak cukup. Karena APBD itu maksimal hanya 20 persen," ucapnya.
2. Anggota APPDI bisa saling bertukar inovasi
(IDN Times/Azzis Zulkhairil)Pemprov Jabar sendiri merupakan provinsi yang pemasukannya didominasi pleh pajak kendaraan bermotor yang naik tiga kali lipat setelah transformasi ke digital.
"Mudah-mudahan saling bersinergi bertukar ilmu dan akhirnya meningkatkan pendapatan daerah di daerah masing-masing secara inovatif, berkeadilan, dan berkarakter khas daerah masing-masing," katanya.
3. Pembayaran nontunai terus berkembang di Indonesia
(IDN Times/Azzis Zulkhairil)Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar yang juga Ketua APPDI, Dedi Taufik mengatakan, pemerintah daerah terutama anggota APPDI harus bertransformasi ke digital agar membantu menambah pemasukan daerah.
"Kami lihat perkembangan tren pembayaran nontunai ini naik terus dari 2021 ke 2022, dari Rp500 miliar ke Rp679 miliar. Berarti ada peningkatan untuk upaya go digital," ujar Dedi.
Dalam kegiatan ini, Dedi mengungkapkan, seluruh Bapenda di Indonesia turut berdiskusi satu sama lain untuk membantu meningkatkan APBD dan inovasi pelayanan pada masyarakat.
"Kami ada sharing session juga dari beberapa Korwil, di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Korwil ini menyatakan ada penyeragaman untuk nilai jual kendaraan, tarif dan sebagainya, itu yang dilakukan dan disepakati bersama," kata dia.
Baca Juga: Bapenda Jabar dan DJP Dorong Peningkatan Pendapatan Pajak Penghasilan
Baca Juga: Bapenda Jabar: Pendapatan Kuartal I 2023 Lampaui Target
