Rektor Universitas Widyatama Kritisi Kampus Medeka ala Nadiem Makarim
IDN Times/Azzis Zulkhairil
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Rektor Universitas Widyatama, Prof Obsatar Singa menilai, masih banyak poin yang perlu diperbaiki dari wacana program 'Kampus Merdeka' yang dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.
"Ada beberapa poin yang tidak sesuai dengan pidato pak Menteri (Nadiem) saat meresmikan wacana 'Kampus Merdeka' beberapa waktu lalu, mulai dari kebijakan akreditasi hingga mahasiswa wajib magang," ujar Obi saat dihubungi IDN Times, Senin (3/2).
Baca Juga: Belum Kapok, Rangga Sasana Tetap Buka Pendaftaran Negara Sunda Empire
1. Kebijakan izin dirikan prodi baru justru semakin rumit
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim memaparkan proogram Merdeka Belajar: Kampus Merdeka (Dok.IDN Times/Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud)Obi mengatakan, kebijakan soal izin membuat program studi baru yang konon lebih dipermudah dalam program Kampus Merdeka, justru dinilainya semakin menyulitkan, hal tersebut lantaran harus mendapatkan restu langsung dari menteri pendidikan.
"Buat program studi baru itu, sekarang justru semakin rumit karena harus ditandatangani oleh menteri langsung.
Formatnya masih sama jadi belum merdeka di konsep kementriannya," ungkapnya.
Baca Juga: Kekuasaan Sunda Empire Hancur, Begini Komentar Majelis Adat Sunda
2. Masih ada aturan yang tumpang tindih
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim memaparkan proogram Merdeka Belajar: Kampus Merdeka (Dok.IDN Times/Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud)Obi menjelaskan, soal aturan kebijakan akreditasi kampus juga masih belum sesuai dengan konsep Kampus Merdeka. Menurutnya, saat ini aturan soal akreditasi kampus masih tumbang tindih dengan UU yang mewajibkan kampus harus terakreditasi.
"UU mewajibkan kampus punya akreditasi. Artinya kalau kampus tidak punya akreditasi dan melakukan wisuda untuk lulusannya, itu melanggar hukum atau melanggar UU. Nah ini Masih ada tumpang tindih aturan," katanya.
Baca Juga: Kampus Merdeka ala Menteri Nadiem, Alasan USU Buka Prodi Kelapa Sawit
3. Pidato Nadiem dan permen baru masih tidak sesuai
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim memaparkan proogram Merdeka Belajar: Kampus Merdeka (Dok.IDN Times/Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud)Obi menambahkan, soal wacana mahasiswa wajib belajar dua semester di luar kampus yang disebut dalam pidato Nadiem, dinilainya masih belum ada ketegasan. Hal tersebut terlihat dari peraturan kementerian (Permen) yang justru mengatur mahasiswa belajar di luar kampus selama tiga semester.
"Pidato pak mentri (Nadiem) dua semester wajib di luar kampus, tapi di Permen tiga semester wajib diluar kampus, dan ternyata itu juga kalau mahasiswanya mau, kalau engga ya tidak masalah, belum konsisten," tuturnya.
Baca Juga: Sejalan dengan Program Universitas, IPB Dukung Kampus Merdeka Nadiem
4. Kampus Merdeka untuk percepatan SDM universitas
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim memaparkan proogram Merdeka Belajar: Kampus Merdeka (Dok.IDN Times/Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud)Untuk diketahui , Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim, mengeluarkan empat kebijakan Merdeka Belajar di lingkup pendidikan tinggi yang diberi nama Kampus Merdeka. Keempat kebijakan tersebut tertulis dalam Permen.
Tujuan dari Kampus Merdeka konon untuk mempercepat inovasi di bidang pendidikan tinggi. Selain itu Peremen tersebut juga kata Nadiem, hasil dari diskusi dengan berbagi instansi perguruan tinggi.
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb
