Protes Bantuan Pendidikan, Ratusan Kepala Sekolah Datangi Gedung Sate
Ratusan Kepala sekolah SMK Swasta yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMK Swasta (FKK SMKS) menggruduk Gedung Sate (IDN Times/Azzis Zulkhairil)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Ratusan Kepala sekolah SMK Swasta yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMK Swasta (FKK SMKS) berbondong-bondong mendatangi kantor Gubernur Jabar, Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (7/11/2022).
Para kepala sekolah ini datang untuk protes menurunnya jumlah Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) untuk SMK swasta dari Rp700 ribu menjadi Rp600 ribu. Masa juga menuntut agar BPMU bisa menjadi Biaya Operasi Pendidikan Daerah (BOPD).
"Kami mohon untuk BPMU terutama, dan itu menjadi satu tuntutan kami yang agar bisa jadi seperti BOPD atau menjadi bantuan daerah seperti dulu sebelum 2016," ujar Ketua Umum FKK SMKS Jaba, Acep Sundjana Djakaria, Senin (7/11/222).
1. BPMU mengalami penurunan dari tahun sebelumnya
Ratusan Kepala sekolah SMK Swasta yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMK Swasta (FKK SMKS) menggruduk Gedung Sate (IDN Times/Azzis Zulkhairil)Sebelum menyampaikan tuntutan ini, Acep mengatakan, FKKK SMKS sudah terlebih dahulu melakukan audiensi dengan komisi V DPRD Jabar. Hanya saja, belum ada tindak lanjut dari Pemprov Jabar. Adapun dalam anggaran perubahan 2023, BPMU malah diberikan Rp600 ribu.
"Itu sudah diputuskan di banggar Komisi V DPRD Jabar dan itu untuk swasta saja. Tapi walaupun dari negeri juga ada penurunan (BSU) katanya, tapi kami tidak berbicara negeri," ucapnya.
2. SMK Swasta banyak dirugikan dari pengangkatan P3K
Ratusan Kepala sekolah SMK Swasta yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMK Swasta (FKK SMKS) menggruduk Gedung Sate (IDN Times/Azzis Zulkhairil)BPMU untuk sekolah swasta bukan hal yang kecil. Bantuan ini diartikannya bisa membantu kemajuan sekolah dan anak-anak masyarakat Jabar yang bersekolah di SMK swasta. Belum lagi, sejumlah guru yang lulus dari P3K ada dari sekolah swasta.
"Guru lulus P3K itu banyak yang ngambil dari swasta. Kami yang di SMK swasta itu sangat dirugikan. Dengan adanya BOPD (Biaya Operasi Pendidikan Daerah) kan lebih besar daripada BPMU. Jadi ini dampaknya sangat banyak mungkin kepada kualitas pendidikan itu sendiri," katanya.
3. Alasan pengurangan ada karena pergeseran anggaran
Ratusan Kepala sekolah SMK Swasta yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMK Swasta (FKK SMKS) menggruduk Gedung Sate (IDN Times/Azzis Zulkhairil)Sedangkan, sekertaris umum FKK SMKS, Tajudin mengatakan, ada beberapa alasan yang disampaikan saat audiensi dengan Komisi V DPRD Jabar, salah satunya soal pergeseran anggaran untuk 2023. Sehingga, BPMU yang harusnya Rp700 ribu turun menjadi Rp600 ribu.
"Kalau alasan kemarin memang ada pergeseran (anggaran) dan kami juga melihat pergeseran itu tidak bisa dilakukan ke pendidikan. Karena, informasinya APBD Jabar meningkat tapi kenapa BPMU yang diturunkan," kata dia.
Lewat aksi hari ini, mereka berharap perwakilan Pemprov Jabar atau Gubernur Jabar mau menemui massa guna mencari jalan keluar. Jika tidak dapat bertemu massa, kata dia, aksi beberapa hari ke depan akan lebih besar.
"Kami selanjutnya akan tetap dan datang dengan jumlah yang lebih besar lagi, karena ini kami yang turun masih bisa diatur jadi tidak semua (turun). Jadi ini kami tidak mengerahkan semua tapi tiap kabupaten-kota ini ada perwakilannya," kata dia.
Baca Juga: Jalin Kerja Sama, Disdik Jabar Siap Kirim Lulusan SMK ke Jepang
Baca Juga: Disdik Jabar Minta Lulusan SMK Mau Berwirausaha, Tidak Hanya Bekerja
