Penghapusan Jurusan di SMA, Ini Kata Guru Besar UPI
ilustrasi kegiatan MPLS siswa SMA (unsplash.com/Rafael Atantya)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan mengungkap beberapa kekurangan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) soal penghapusan IPS, IPA dan bahasa di SMA mulai tahun ajaran 2024/2025.
Menurutnya, aturan kebijakan ini pada dasarnya sangat bagus. Semangatnya juga untuk menghapus stigma mengenai siswa-siswi yang merasa saling unggul satu sama lain, dengan jurusan yang diambil.
"Bagus (penghapusan) supaya tidak ada stigma IPA lebih unggul dari IPS," ujar Cecep saat dihubungi, Selasa (23/7/2024).
1. SMA hanya bertugas untuk mempertahankan siswa ke universitas
Mendikbudristek Nadiem Makarim janjikan sejumlah hal usai didesak revisi aturan baru UKT. (IDN Times/Dok. Kemendikbudristek)Meski begitu, Cecep menilai aturan ini sangat terlambat diterapkan di Indonesia. Beberapa negara maju di luar sana, kata dia, sudah sejak lama meniadakan penjurusan di jenjang SMA. Selain itu, tingkatan SMA sendiri hanya sebatas menyiapkan untuk perguruan tinggi.
"Tujuan SMA menyiapkan untuk perguruan tinggi, lalu penjurusan bukan di SMA tapi di SMK terjun ke lapangan ke masyarakat oleh karena itu tepat," ujarnya.
2. Infrastruktur di semua SMA harus sudah siap
Mendikbudristek, Nadiem Makarim (IDN Times/Ilman Nafi'an)Meski begitu, Cecep menilai kebijakan tersebut tidak hanya sebatas penghapusan penjurusan. Menurut dia, pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek harus harus mempersiapkan standarisasi tersendiri, tidak hanya asal meniadakan jurusan.
"Dengan standar akan berpengaruh kepada kebutuhan lab, sarana prasarana lain, standar dilengkapi dengan baik," katanya.
Selain itu, jumlah guru pun harus ditambah termasuk kompetisinya ditingkatkan. Anggaran pun harus dilakukan penambahan karena mengikuti aturan baru nantinya. Selain itu, catatan paling penting yang harus diingat oleh Kemendikbudristek yaitu infrastruktur di seluruh SMA.
"Standarisasi lain harus dipenuhi, tidak berarti menghapus penjurusan selesai justru pemerintah melakukan studi dulu disiapkan dulu infrastrukturnya," ujarnya.
3. Harus ada roadmap yang jelas
Mendikbudristek Nadiem Makarim janjikan sejumlah hal usai didesak revisi aturan baru UKT. (IDN Times/Dok. Kemendikbudristek)Cecep sendiri masih belum mengetahui secara pasti apakah pemerintah sudah melakukan studi dan dampak penghapusan penjurusan. Menurutnya hal itu penting sebagai catatan agar tidak terjadi perbedaan pandangan dengan menteri baru nantinya.
"Kalau sekadar menghapus itu gampang, kalau menteri baru nanti ada jurusan bagaimana, kita terjebak tidak ada roadmap yang jelas. Itu harus dipikirkan oleh pemerintah, konsekuensinya. Kalau belum jangan dulu dihapus, mesti step by step," kata dia.
Baca Juga: Respons ITB Tehadap Penghapusan Jurusan IPA/IPS di SMA
Baca Juga: PMK Jadi Biang Kerok Menurunnya Populasi Sapi Perah di Jabar
