Pemprov Jabar Akan Pangkas Pejabat ASN Eselon IV Awal Januari 2022
Ridwan Kamil. (ANTARA/Chairul Rohman)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) akan memangkas jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon IV pada awal Januari 2022. Langkah ini dilakukan berdasarkan arahan dari Presiden Indonesia Joko "Jokowi" Widodo.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, Pemprov Jabar akan menjadi yang pertama menerapkan aturan yang sudah beradasarkan anjuran dari pemerintah pusat.
"Jabar mulai Januari eselon IV sudah tidak ada, kami provinsi yang pertama dan kami akan melakukan Team Of Time (TOT) jadi bergerak per-program sesuai urgensi, jadi bergerak dulunya di dinas mana akan disesuaikan," ujar Emil, Rabu (22/12/2021).
1. Presiden mengarahkan langsung pemangkasan ini
Ridwan Kamil (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengeluarkan SE Nomor 384, 390 dan 391 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi yang ditujukan kepada menteri Kabinet Indonesia Maju, gubernur, wali kota dan bupati serta seluruh instansi pusat dan daerah.
"Arahan Presiden kan juga eselon III dan IV di kementrian sudah mulai di reorganisasi dan di Jabar awal Januari 2022 akan diberlakukan yang eselon IV ditiadakan," ucapnya.
2. Ada pergeseran pola kerja di lapangan dan di rumah
ANTARA FOTO/Raisan Al FarisiSoal pekerjaan ASN di kantor akan dikurangi oleh pemerintah pusat, Emil mengungkapkan, saat ini ada pergeseran manajemen birokrasi pemerintahan. Orientasi pemerintah kini lebih pada hasil dan bukan proses yang terlalu kaku dan memiliki herarki.
"Sekarang manajemen pembangunan berorientasi pada hasil bukan proses. Kalau hasil, tempat jadi tidak relevan bagi pekerja yang mungkin bertugas hanya memasukkan data dan tidak mungkin ke lapangan, interaksi itu tidak bisa dihindari," katanya.
3. Pemerintah pusat membuat aturan ini dengan beberapa pertimbangan
Gubernur Jabar Ridwan Kamil bersama Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum saat memimpin rapat evaluasi penanganan COVID-19 di Mapolda Jabar (Dok. Humas Jabar)Menurutnya, pemerintah tidak mungkin menerapkan aturan tanpa melakukan pertimbangan yang matang. Semua keputusan dikatakannya sudah berdasarkan kesepakatan dan kondisi langsung di lapangan.
"Pemerintah sudah memikirkan dengan baik dan memilah, pekerja yang bisa dikerjakan di rumah berorientasi hasil, dan mana kerjaan yang masih membutuhkan orientasi lapangan," kata dia.
4. Jokowi wacanakan ada penggunaan AI
ANTARA FOTO/Humas Pemkot BogorPresiden Joko "Jokowi" Widodo memerintahkan pergantian eselon III dan IV dengan artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. Wacana tersebut, kata Jokowi, masih akan melalui beberapa tahap. Prosesnya pun masih panjang. Tetapi pemerintah akan mengutamakan pergantian di level eselon IV dulu.
"Tapi ini proses panjang, sekarang persiapan menuju ke sana, sehingga birokrasi kita lebih cepat, tugas birokrasi jadi lebih ringan," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2021).
Menyoal wacana itu, Jokowi mengatakan tahapannya masih berjalan, seperti kapan hal itu akan diterapkan. Selain itu, tahapannya akan berawal dari eselon IV terlebih dahulu.
"Mungkin nanti sebagian eselon IV dulu, baru sebagian eselon III. Dan kita ingin, karena sekarang ada AI, yang bisa membantu kita dalam hal teknis, administrasi bisa mengerjakan dalam akumulasi data bisa, tidak manual. bisa pengolahan data. Jadi ini yang mau kita kerjakan," ucap Jokowi.
Baca Juga: Ini Alasan Satgas Bolehkan Pejabat Eselon I ke Atas Karantina Mandiri
Baca Juga: Satgas: Karantina Mandiri Hanya untuk Pejabat Eselon I ke Atas
