Ombudsman Jabar: Kota Bandung Peringkat Pertama Laporan Maladministrasi
IDN Times/Debbie Sutrisno
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat, Haneda Sri Lastoto menyebutkan, ada kenaikan pelaporan maladministrasi pelayanan publik di Jawa Barat sebesar 3,19% dibanding tahun sebelumnya.
Haneda menuturkan, pada Tahun 2019, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, telah menerima 189 laporan masyarakat mengenai dugaan maladministrasi pelayanan publik, dari beberapa instansi.
"Instansi pemerintah kabupaten/kota masih mendominasi jumlah pelaporan dugaan maladministrasi pelayanan publik dengan angka 78 laporan (41%). instansi kepolisian dengan 18 laporan (9,5%)," ujar Haneda berdasarkan siaran pers yang diterima IDN Times, Selasa (10/12).
1. Laporan pemerintah provinsi paling sedikit
IDN Times/Humas JabarSelain kepolisian dan kabupaten/kota, kata dia, Laporan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan beberapa instansi lain juga masuk kategori pelapor terbanyak. Sedangkan pelapor paling sedikit yakni, pemprov Jabar.
"Pelapor BUMN, dan BUMD ada 15 Laporan (8%), Badan Pertanahan Nasional dengan 14 Laporan (7,4 %), Pemerintah Provinsi dengan 14 Laporan (7,4 %)," ungkapnya.
2. Kota Bandung menduduki posisi pertama pelaporan maladministrasi
IDN Times/Yogi PashaLebih lanjut, Haneda mengungkapkan Pemerintah Kota Bandung menduduki posisi teratas jumlah pelaporan dugaan praktik maladministrasi pelayanan publik, dengan presentase sebesar 50% atau 39 Laporan.
"Kedua ada Pemerintah Kabupaten Bandung dengan persentase 13% atau 10 Laporan. Selanjutnya, peringkat ketiga adalah Pemerintah Kabupaten Subang dengan persentase 6% atau 5 Laporan,"
Sedangkan peringkat keempat adalah Pemerintah Kabupaten Karawang dengan persentase 6% atau 5 Laporan dan Kelima, masing masing diisi oleh Pemerintah Kabupaten Garut, Pemerintah Kabupaten Cirebon, dan Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan persentase sama sejumlah 5% atau 3 Laporan.
"Sedangkan untuk sisanya sebesar 21% atau 16 Laporan, diisi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota lain yang secara persentase kurang dari 5%," ungkapnya.
3. Laporan paling banyak soal pendidikan
IDN Times/Arief RahmatHaneda menuturkan, berdasarkan laporan dari subtansi atau isi laporan tersebut. Laporan yang masuk mayoritas lima terbesar masih didominasi kasus Pendidikan dengan persentase sebesar 18 % atau 34 Laporan.
"Setelah itu Agraria atau Pertanahan dengan persentase 13 % atau 25 Laporan. Kepegawaian 10 % atau 19 Laporan. Kepolisian 9,5 % atau 18 Laporan, dan Administrasi Kependudukan 8 % atau 15 Laporan," katanya.
