Kabupaten/Kota di Jabar Bisa AKB Asal Penuhi 14 Indikator Ini
IDN Times/Debbie Sutrisno
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan 14 indikator untuk wilayah yang hendak masuk dalam zona Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) selama pandemik virus corona (COVID-19).
Indikator tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Risiko Kesehatan Masyarakat dan AKB untuk Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
1. 14 indikator akan dinilai pada kabupaten/kota di Jabar
IDN Times/Debbie SutrisnoSekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar, Daud Achmad mengatakan, sebanyak 14 indikator tersebut nantinya akan diaplikasikan untuk mengetahui tingkat risiko di beberapa wilayah Kabupaten/kota di Jabar.
"Seperti kita ketahui ada empat zona risiko, yakni risiko tinggi atau merah, risiko sedang atau oranye, risiko rendah atau kuning, dan tidak terdampak atau hijau," ujar Daud, melalui keterangan resmi yang diterima IDN Times, Minggu (16/8/20).
2. Zona risiko akan bergerak dinamis
Doc Humas Pemprov JabarAdapun Ke-14 indikator terbagi dalam tiga aspek, yakni epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan. Daud menjelaskan, penilaian dilakukan mulai dari jumlah kasus terkonfirmasi, kasus probable, meninggal dunia dari kasus terkonfirmasi, meninggal dunia dari kasus probable, terkonfirmasi sembuh, positivity rate, jumlah tempat tidur di ruang isolasi, sampai angka kematian per 100.000.
"Zona risiko kabupaten/kota dikeluarkan langsung oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nasional secara berkala setiap minggu. Jadi, zona risiko ini bergerak dinamis," ungkapnya.
3. Setiap zona memiliki ketentuan sendiri-sendiri
IDN Times/Debbie SutrisnoDengan dibuatnya 14 indikator tersebut, Daud meminta, pemerintah kabupaten/kota dapat menyajikan data sebaran jumlah kasus suspek, probable, dan terkonfirmasi COVID-19 per kecamatan yang divalidasi secara periodik setiap dua minggu.
"Pemerintah kabupaten/kota harus menyesuaikan penerapan AKB. Pembatasan kegiatan dan mobilitas warga ditentukan oleh zona risiko ini," ucapnya.
Ia menuturkan, untuk daerah berstatus Zona Merah misalnya, harus menutup fasilitas pendidikan. Aktivitas bisnis pun ditutup kecuali untuk keperluan esensial seperti farmasi, perdagangan bahan pokok, klinik dan stasiun bahan bakar.
"Pun demikian dengan daerah yang berada di zona oranye. Selain itu, pembatasan penumpang dan penerapan protokol kesehatan pada sarana transportasi publik dilakukan dengan ketat," tuturnya.
4. AKB bukan berarti normal kembali
Instagram/Ridwan KamilLebih lanjut, Daud menambahkan, daerah dengan status zona kuning, diharapkan industri dan tempat olah raga dapat dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat. Fasilitas layanan kesehatan dibuka secara normal dan kegiatan keagamaan terbatas dapat dilakukan.
Kemudian daerah berstatus zona hijau dapat menggelar kegiatan belajar mengajar tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan. Begitu juga industri, aktivitas bisnis, dan kegiatan keagamaan.
"Perlu kami tekankan bahwa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) bukan kembali ke kehidupan normal. Selama vaksin dan obat belum ada, protokol kesehatan harus diterapkan dalam semua kegiatan. Pakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan dengan sabun," kata Daud.
Baca Juga: Pemprov Jabar Klaim Perekonomian di Jabar Masih Aman Meski Menurun
Baca Juga: 38 Orang Positif Corona, Gedung DPRD Jabar Ditutup Selama 14 Hari!
Baca Juga: Bukan 14, Tapi 38 Orang Dinyatakan Positif Corona di Gedung DPRD Jabar
