Jabar di Urutan Empat Daerah Tingkat Tinggi Kerawanan Pemilu
Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyakarat (P2M) Bawaslu Jabar, Zaki Hilmi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Provinsi Jawa Barat (Jabar) masuk urutan keempat kategori tingkat tinggi kerawanan Pemilu secara nasional. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar kini tengah menyiapkan beberapa antisipasi untuk menekan angka itu.
Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyakarat (P2M) Bawaslu Jabar, Zaki Hilmi mengatakan, berdasarkan data yang ia terima, tingkat kerawanan pemilu tertinggi adalah DKI Jakarta, disusul Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur.
Dalam penilaian ini, ada empat dimensi tolak ukur tingkatan kerawanan yakni konflik sosial politik, penyelenggaraan, kontestasi dan partisipasi.
"Ternyata Jabar jadi peringkat tinggu karena kontestasi. Di mana soal hak dipilih kemudian pelaksanaan kampanye," ujar Zaki saat Pres Rilis Bawaslu Jabar di Bandung, Kamis (2/2/2023).
1. Kabupaten Bandung paling rawan
.jpg)
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)Berdasarkan catatan Bawaslu Jabar, ada beberapa persoalan dalam pemilu yang ditemukan di 27 kabupaten dan kota di Jabar selama periode kemarin. Seperti, soal isu perempuan sebagai calon pemimpin maupun penolakan calon pemimpin berdasarkan isu sara.
Kemudian, dari sisi kampanye adalah informasi hoax, black campaign (kampanye hitam), penggunaan fasilitas negara, netralitas ASN, TNI dan Polri; lalu soal money politik.
"Secara umum kalau di Jawa Barat, yang rawan tinggi itu ada di Kabupaten Bandung. Semua ada kategorisasi empat dimensi ini dan pemetaan di kabupaten dan kota berbeda," ucapnya.
2. Tren saat ini lebih banyak prediksi pemenang pemilu
Ilustrasi Pilkada. (IDN Times/Mardya Shakti)Bawaslu Jabar juga akan melakukan upaya antisipasi dan pencegahan untuk Pemilu 2024. Zaki menambahkan, Bawaslu kini sudah bekerja sama dengan perusahaan media sosial untuk melaporkan dan menarik unggahan dari akun yang memproduksi ujaran kebencian, isu sara atau politik identitas.
"Trennya ini banyak yang memprediksi dan kami sendiri berupaya mengantisipasi dari analisis yang sudah muncul bahwa tingkat kerawanan jauh lebih tinggi dibanding 2019," katanya.
3. Strategi sudah disiapkan untuk 2024
.jpg)
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)Zaki menambahkan, paling penting untuk diantisiapasi yaitu dengan melakukan upaya take down, dari kerja sama dengan kominfo dan platform medsos yang ada. Selanjutnya, literasi maysrakat juga harus diperkuat agar bisa menggunakan media sosial dengan baik.
"Ini bagi kita bagian dari strategi mencegah terjadinya sebaran hoax dan black campaign sendiri. Kami juga sedang membentuk tim khusus, termasuk bekerja sama dengan pemuka atau organisasi agama," kata dia.
Baca Juga: Pakai Baju Bergambar Anies, Tiga Pejabat Dompu akan Diproses Bawaslu
Baca Juga: Komedian Komeng Nyalon di Pemilihan DPD RI Asal Jabar
