2. Pemprov Jabar belum memutuskan secara pasti wilayah mana saja masuk PPKM level 4, 3, dan2

Pelaksana tugas Dinkes Jabar Dewi Sartika. IDN Times/Istimewa

Intruksi Mendagri itu saat ini tengah dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Sehingga keputusan pasti berapa wilayah yang diminta PPKM level 4, 3, dan 2 masih belum diputuskan secara pasti.

"Kami masih rapatkan, masih koordinasi, instruksi Mendagri masih sama dengan yang sebelumnya," ujar Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Jawa Barat (Jabar) Dewi Sartika, Rabu (18/8/2021).

3. Tito Karnavian mengintruksikan PPKM berlevel di Jawa-Bali diperpanjang

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ketika rapat kerja dengan komisi I DPD pada 2019 lalu. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Mendagri Tito Karnavian dalam Inmendagri Nomor 34 2021 mengatakan, instruksi dikeluarkan menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan PPKM level 4 ,3 dan 2, COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali.

"Sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen dan untuk melengkapi pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai PPKM level 3, 2 dan 1 serta mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID 19," tulis Inmendagri, ANTARA, Rabu (18/8/2021).

4. Ada aturan dilonggarkan untuk PPKM level 3, dan 2

Mendagri Tito Karnavian (Dokumen Kemendagri)

Aturan PPKM 3, dan 2 tidak jauh berbeda dengan PPKM level 4. Hanya saja, ada beberapa aturan baru yang lebih dilonggarkan dibanding dengan sebelumnya.

Misalnya, pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan untuk kriteria level 3 atau level 2 dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan keputusan bersama Mendikbud, Menag, Menkes dan Mendagri.

Kemudian, tempat ibadah (masjid, mushola, gereja, pura, vihara, dan klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), di kriteria wilayah level 2 bisa dengan maksimal 75 persen kapasitas atau 75 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan memperhatikan pengaturan teknis Kemenag.

Kemudian di wilayah level 2 transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 50 undangan dan tidak mengadakan makan di tempat.

Baca Juga: 5 Fakta Revitalisasi Situ Bagendit, Calon Ekowisata Unggulan Jabar

Baca Juga: Begini Kata Ketua IDI Jabar Soal Efek Samping Vaksin COVID Dosis 3