HKTI Jabar Beri Kritikan soal Impor Beras Satu Juta Ton dari China
(IDN Times/Azzis Zulkhairil)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat, Entang Sastraatmadja memberikan kritik pada pemerintah ikhwal impor beras satu juta ton dari China.
Menurutnya, impor beras ini merupakan pilihan yang kurang tepat untuk Indonesia. Dengan melakukan impor beras dari luar negeri, bisa diartikan bahwa Indonesia belum mampu mencukupi kebutuhannya sendiri.
"Ya menurut saya impor itu kan pilihan terburuk, gitu. Pilihan terburuk, kenapa? Karena kita tidak bisa mencukupi. Kan itu masalahnya. Nah harusnya sebagai negara agraris, kita kelola dengan baik," ujar Entang, Kamis (19/10/2023).
1. Hasil panen produksi lokal harus lebih ditingkatkan
Ilustrasi beras Bulog. (dok. Bulog)Entang berpendapat, jika pemerintah pusat bisa mengelola dengan baik, maka akan ada peningkatan hasil panenan dan bisa akan mencukupi kebutuhan beras hingga bisa dijadikan cadangan. Impor beras juga kemungkinan tidak akan dilakukan.
"Jadi jangan hanya puas lima ton per hektar, gitu. Harus puas kita di angka 8 ton per hektar, misalnya. Jadi memang saya bukan soal setuju atau tidaknya, tapi melihat kondisi real yang ada, kalau tidak impor, kita mau dari mana lagi? Orang produksi dalam negerinya enggak ada, gitu," katanya.
2. Kasus korupsi di Kementan menghambat kemajuan pertanian
(Google)Kondisi ini diperparah lagi dengan Kementerian Pertanian yang saat ini ada dalam pusaran kasus korupsi. Menurutnya, kondisi itu memperburuk dunia pertanian Indonesia. Dia juga sangat menyayangkan adanya peristiwa itu.
"Sekarang sudah ketahuan, Kementerian Pertaniannya ada dugaan korupsi. Gimana mau swasembada pangan, orang pejabatnya sogok menyogok kan, gitu," ucapnya.
3. Impor beras kerap dipolitisasi
ilustrasi beras (pexel)Lebih lanjut, Entang juga menilai impor beras ini juga rawan dipolitisasi. Jangan sampai nantinya beras itu digunakan untuk disalurkan pada penerima manfaat. Beras cadangan harusnya memang untuk cadangan.
"Impor itu ya untuk beras politik ya. Saya kira itu yang bikin kacau-balaunya itu ada bantuan sosial beras 10 kg, tiga bulan berturut-turut untuk 21,3 juta penerima manfaat. Nah kalau dihitung satu tahun, berarti empat kali itu. Nah jumlahnya 2,5 juta ton," katanya.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas mengatakan, pemerintah Indonesia sudah mengantongi komitmen kuota impor beras dari China sebesar 1 juta ton. Meski begitu, realisasi tidak dilakukan dalam waktu dekat.
"Dengan kesepakatan Pak Presiden Joko Widodo dan Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir) di sana kemarin kita aman kuota beras dari China itu. Tapi, itu nanti terakhir lah kita realisasikan, ketika kita tidak bisa ambil dari negara lain," kata Buwas, Rabu (18/10/2023).
Baca Juga: Buwas Ungkap Rencana Impor 1 Juta Ton Beras dari China
Baca Juga: Kejagung Periksa Direktur Impor Kemendag Terkait Kasus Impor Gula
