Guru Besar-Dosen ITB Peduli Demokrasi: Negara Sudah Tidak Lagi Netral
(IDN Times/Azzis Zulkhairil)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Komunitas Guru Besar dan Dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) Peduli Demokrasi turut merasakan prihatin dengan kondisi negara dalam Pemilu 2024. Beberapa adab dari demokrasi pun turut tercederai.
Salah satunya soal Pernyataan Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang menyatakan bisa berkampanye dan berpihak dalam pemilu. Anggota Komunitas Guru Besar dan Dosen ITB Peduli Demokrasi, Yasraf Amir Piliang mengatakan, pernyataan itu menggiring masyarakat beranggapan bahwa negara tidak lagi netral.
"Itu merupakan salah satu tanda tanda runtuhnya keadaban. Kenapa? Disitu segera muncul pikiran dari orang orang bahwa pemilu ini pasti tidak akan adil karena sudah ada keberpihakan dari pihak yang mestinya mengawal," ujar Yasraf usai Deklarasi Akademik di Sabuga ITB, Senin (5/2/2024).
1. Negara jangan sampai berpihak
(IDN Times/Azzis Zulkhairil)Dari pernyataan itu, Yasraf mengungkapkan, masyarakat akan beranggapan bahwa negara yang seharusnya mengawal jalannya pemilu agar jujur, dan adil justru harus berpihak pada salah satu pasangan calon.
"Negara berfungsi untuk mengawal. Tapi ketika negara sudah mengatakan keberpihakannya, sudah menunjukkan sikap tidak netralnya, itu yang membuat kita prihatin," ucapnya.
2. Ada indikasi rezim tidak adil
(IDN Times/Azzis Zulkhairil)Yasraf menambahkan, kondisi ini juga membuat para guru besar dan dosen di ITB yang tergabung dalam Komunitas Peduli Demokasi membuat sembilan poin Deklarasi Akademik. Adapun hal itu menurutnya, disampaikan pada rezim tidak hanya individu.
"Kita mengarahkan pada rezim. Kita selalu mengatakan rezim, aparat dan sebagainya. Rezim itu artinya bagaimana negara, pejabat negara, penguasa bersikap atau memperlakukan kita sebagai rakyat. Rupanya kita diperlakukan dengan cara-cara ada indikasi rezim tidak adil. Itu yang mendorong kita menggelar deklarasi," katanya.
3. Ada sembilan poin Deklarasi Akademik untuk Rezim Jokowi
IDN Times/Debbie SutrisnoDeklarasi Akademik itu sendiri ada sembilan poin. Berikut isi dari sembilan poin ini:
1. Mendukung pilpres yang jujur, adil, dan damai, serta menjunjung hak asasi setiap pemilih.
2. Mendukung pemimpin sebagai negarawan serta menjadi teladan dalam menegakkan aturan hukum dan etika publik untuk membangun demokrasi yang berkualitas.
3. Mendukung pemimpin dan pihak pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan mewujudkan negara republik Indonesia sebagai negara hukum, yang menjunjung tinggi asas-asas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.
4. Mendukung pemimpin dan pihak pihak yang terlibat untuk menjunjung sikap netral dan non-partisan dalam proses demokrasi, yang berada di atas semua kelompok dan golongan.
5. Mendorong para pemimpin bangsa untuk berperan sebagai penengah dalam masyarakat yang terpolarisasi saat ini, dengan mengayomi semua kelompok dan golongan yang berbeda, untuk menghindari keterbelahan masyarakat yang mengancam kesatuan bangsa.
6. Mendorong pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk mendahulukan kepentingan negara-bangsa yang lebih besar di atas kepentingan kelompok dalam setiap tindakannya, dengan semangat kebersamaan, kerja sama, dilandasi asas keadilan dan inklusivitas.
7. Mendorong pemimpin dan pihak pihak yang terlibat menjalankan sikap adil dan berpihak kepada semua dalam proses demokrasi, dengan memberikan fasilitas dan perlakuan yang sama bagi setiap kontestan pilpres, untuk menjaga pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Mendorong pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk mendahulukan pembangunan fondasi kepemimpinan bangsa yang kuat secara terstruktur dan sistematis untuk mempersiapkan pemimpin masa depan, yang memiliki integritas, rasa keadilan, prestasi, serta kinerja tinggi, untuk membawa kepada kemajuan bangsa.
9. Mendorong pemimpin meningkatkan kualitas institusi pendidikan dan sumberdayanya dengan memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan dengan prioritas menggunakan sumberdaya dan teknologi dalam negeri.
"Semoga Pemilu yang segera akan berlangsung menghasilkan paşangan Presiden dan Wakil Presiden, para Anggota Dewan (DPR, DPD, DPRD) yang terbaik dalam memenuhi harapan kebanyakan rakyat Indonesia," tutup deklarasi ini.
Baca Juga: Guru Besar dan Dosen ITB Ingatkan Jokowi Kembali ke Jalur Demokrasi
Baca Juga: ITB Cirebon Buka Tiga Prodi Baru, Biologi, Manajemen, dan Seni Rupa
