DPRD Kota Bandung Minta Pemkot Bentuk Badan Penanggulangan Bencana
IDN Times/Istimewa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung mendorong pemerintah Kota Bandung untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) khusus. Selama ini masalah penanggulangan bencana masih digabungkan dengan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) Kota Bandung.
Anggota DPRD Kota Bandung dari Fraksi NasDem, Rendiana Awangga, menilai Pemkot Bandung ketinggalan dibanding kota lainnya yang telah memiliki badang penanggulangan bencana.
"BPBD di Kota Banding belum terbentuk, kebencanaan masih ditangani Diskar PB. Pemkot sudah tertinggal dibanding kota atau kabupaten di sekitarnya yang sudah lebih dulu membentuk BPBD," ujar Rendiana saat dihubungi melalui telepon genggam, Minggu (27/10).
1. Bandung riskan akan kebencanaan
ANTARA FOTO/Anis EfizudinRendiana menjelaskan, sampai saat ini Kota Bandung masih termasuk daerah dengan potensi bencana cukup tinggi. Hal itu terbukti dari dokumen kebijakan dan strategi penanggulangan bencana yang dikeluarkan BNPB. Dalam dokumen itu, Kota Bandung memiliki indeks risiko bencana kategori tinggi.
"Perlu diingat bahwa penanggulangan bencana di dalam undang-undang merupakan pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah," ujarnya.
2. Harus sudah mulai direncanakan tahun ini
IDN Times/Sukma ShaktiKemudian, Rendiana menambahkan, merujuk dari dokumen BNPB, seharusnya pemerintah Kota Bandung memiliki sistem penanggulangan bencana yang terstruktur. Misalnya, bisa dimulai dari regulasi lembaga, hingga postur anggaran.
"Saat ini seharusnya bentuk teknis dan anggarannya penanggulangan bencana sudah wajib disiapkan pemerintah daerah," kata dia.
3. Bentuk badan baru bisa minimalisir kerugian masyarakat saat bencana
ANTARA FOTO/Oky LukmansyahRendiana berharap permintaannya bisa ditanggapi serius oleh Pemkot Bandung, sehingga badan baru untuk khusus menangani kebencanaan bisa segera terbentuk.
"Jika pemerintah sayang ke warganya, maka pemerintah harus melakukan tindakan preventif terkait potensi bencana. Salah satunya ya bentuk badan mitigasi bencana," katanya.
