DPRD Jawa Barat Kritik Program Listrik Desa di Kota Bogor

Legislator menilai ada tumpang tindih bantuan listrik desa

Bandung, IDN Times - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat turut mengkritik program listrik desa dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat di wilayah II Kota Bogor.

Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Tetep Abdulatip mengatakan, pendataan masyarakat penerima bantuan masih belum sesuai dengan kondisi di lapangan. Sehingga, hal itu dirasakannya harus menjadi perhatian.

"Pendataan ini yang harus mendapat perhatian khusus dari stakeholder terkait, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)," ujar Tetep, Rabu (6/4/2024).

1. Pemberian bantuan ada tumpang tindih

DPRD Jawa Barat Kritik Program Listrik Desa di Kota Bogorilustrasi teknisi listrik (unsplash.com/Emmanuel Ikwuegbu)

Menurut Tetep, pendataan penerima bantuan program listrik desa masih tumpang tindih, karena di satu sisi ada dari pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM, dan disisi lain ada pula dari Corporate Social Responsibility (CSR) sehingga harus diawasi.

"Kami (Komisi IV DPRD Jawa Barat) tidak ingin jadi tumpang tindih, data penerima manfaat bantuan program listrik desa harus ditertibkan lagi," kata Tetep Abdulatip.

2. Dinas ESDM Wilayah II juga tidak punya kantor

DPRD Jawa Barat Kritik Program Listrik Desa di Kota BogorPixabay

Selain itu, Komisi IV DPRD Jawa Barat juga menyoroti kantor Dinas ESDM Wilayah II yang belum mempunyai kantor tetap, termasuk belum didukung dengan sarana dan prasarana yang mumpuni untuk mempermudah koordinasi dan kerja dengan Dinas ESDM di semua cabang wilayah.

"Hal mendasar di Dinas ESDM Wilayah II ini tidak punya kantor, belum punya kantor. Hal ini harus mendapatkan perhatian khusus," jelasnya.

3. Penggunaan energi terbarukan harus didorong

DPRD Jawa Barat Kritik Program Listrik Desa di Kota BogorPinterest

Ia mengharapkan, Detail Engineering Design atau DED Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah II sudah dibuat, dan di 2025 bisa dianggarkan. Sehingga Dinas ESDM Wilayah II mempunyai kantor tetap untuk mempermudah koordinasi.

Disamping itu, Komisi IV DPRD Jawa Barat menyoroti program energi terbarukan di Jabar. Pihaknya berharap program energi terbarukan mendapat perhatian khusus dan bisa berhasil karena program ini mendapat anggaran yang cukup besar.

"Persoalan energi terbarukan ini harus kita dorong, karena program yang bagus sebagai energi alternatif. Tapi tentu efektifitas dari program ini harus terukur karena anggarannya tidak kecil sementara kebutuhannya cukup banyak," kata dia.

Baca Juga: Mantan Gubernur Jabar Solihin GP Meninggal Dunia, Bey Sampaikan Duka

Baca Juga: Suara PSI di Jabar Membengkak di 10 TPS Empat Kabupaten, Kok Bisa?

Topik:

  • Yogi Pasha

Berita Terkini Lainnya