Citranya Memburuk, Ormas yang Sering Dicap Preman Harus Curi Simpati
Google
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Citra organisasi masyarakat (ormas) di Jawa Barat (Jabar) kembali mendapatkan pandangan negatif dari masyarakat. Hal ini terjadi, salah satunya akibat kasus ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) yang melakukan demo di Mapolda Jabar hingga berujung anarkis dan membuat anggota polisi luka-luka.
Dari kejadian itu, sejumlah orang telah diamankan oleh polisi dan ketua dari GMBI kini sudah berstatus sebagai tersangka. Kejadian ini akhirnya melengkapi pandangan masyarakat yang menuding bahwa ormas kebanyakan diisi oleh preman.
Padahal, faktanya, tidak semua ormas berisikan preman dan anarkis.
1. MGP mendapatkan kesulitan izin demonstrasi
Facebook Manggala Garuda Putih Kabupaten BandungSalah satu ormas yang mendapat sentimen negatif dari masyarakat ialah Manggala Garuda Putih. Agus Satria, KA biro investigasi DPP Manggala Garuda Putih (MGP) mengatakan jika ormasnya merupakan organisasi gerakan seni budaya terbesar di Jabar. Selain itu, mereka pun memiliki titik organisasi lain yang tersebar di Nias, Lampung, Jambi.
"MGP juga ikut berperan aktif dalam kontrol sosial, anti korupsi. Ketua umum kami adalah purnawirawan dan pejuang ganyang Malaysia," ujar Agus, Jumat (11/2/2022), kepada IDN Times.
Agus bilang, akibat peristiwa GMBI beberapa hari kemarin, ruang untuk berekspresi secara kritis semakin menyempit. Hal tersebut membikin unjuk rasa MGP di beberapa tempat harus dibatalkan.
"Sangat terasa, ada dampak yang sangat besar, khusus perizinan unjuk rasa," ucapnya.
2. Anggota Manggala punya banyak pekerjaan tetap
Facebook Manggala Garuda Putih Kabupaten BandungMenanggapi dinamika yang terjadi di masyarakat, Agus mengatakan, banyak oknum-oknum ormas dijadikan baju besi atau sarana untuk mencari uang dengan melakukan cara tidak halal seperti memalak layaknya preman.
"Anggota Manggala, karena awalnya berasal dari perguruan silat, banyak yang sudah memiliki usaha seperti buka tempat parkiran dan lain-lain. Kami juga punya banyak anggota (yang bekerja mandiri) seperti ojek online," ungkapnya.
Kemudian, jika ada proyek sinergitas dari pemerintah, Agus bilang, MGP selalu memasukkan uang untuk membelikan sejumlah atribut untuk anggota.
"Manggala tidak ada pungutan terhadap anggota, karena ketua umum kami, Haji Djhoni Hidayat menyebutkan bahwa haram hukumnya meminta setoran dari anggota Manggala," kata dia.
3. MGP punya satuan khusus untuk millenial
Facebook Manggala Garuda Putih Kabupaten BandungDalam mencari anggota dari kalangan millennial, MGP menggunakan pendekatan yang sangat fleksibel. Agus mengatakan, organisasinya juga memiliki satuan khusus untuk para millenial terutama mahasiswa.
"Kami banyak anggota millennial dengan cara membebaskan atribut dengan berbagai jenis, selama tidak mengubah lambang sebagai ciri seni. Kami juga memiliki mahasiswa Manggala yang ada di Jakarta," kata dia.
4. Ormas harus menggunakan atribut budaya
IDN Times/ AjiDihubungi terpisah, Sosiolog Unpad Ari Ganjar mengatakan, ormas di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Anggapan kurang baik oleh masyarakat terlihat dari penggunaan seragam ala tim khusus yang, alih-alih bisa dekat dengan masyarakat, ormas malah terkesan dengan kekerasan pada zaman dulu.
"Jadi ketika atribut identik dengan kekerasan digunakan oleh sipil, ini tentu menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Di beberapa kasus menimbulkan ekses kekerasan karena atribut itu kemudian istilahnya sejalan dengan mereka punya kepentingan bisnis di tingkat bawah," ujar Ari.
Seragam itu juga kemudian menjadi akses kekerasan ribut antar ormas dan akhirnya membuat banyak masyarakat yang tidak nyaman. Meski begitu, Ari mengatakan, tidak sedikit sisi positif yang muncul dari kegiatan ormas.
5. Ormas harus menguatkan budaya sipil
ANTARA FOTO/Basri MarzukiAri menjelaskan, pada dasarnya organisasi masyarakat yang ideal harus menguatkan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Model seperti itu menurunya harus mulai diterapkan dewasa ini.
"Kalau menurut saya, ormas harus menguatkan budaya sipil. Dalam pandangan saya, budaya sipil itu terjadi ketika bisa menyelesaikan satu masalah secara hukum dan kekeluargaan, tidak mendahulukan kekerasan. Itu sipil berdaulat, dan idealnya seperti itu," katanya.
Ari juga menyebutkan bahwa masih kurang tepat ketika label preman berseragam disematkan pada ormas. Sebab, menurutnya, tidak semua ormas beranggotakan preman.
"Saya tidak bisa bilang (preman berseragam) layak apa enggak. Jadi menurut saya, citra preman harus dihilangkan dari ormas, karena untuk perjuangan masyarakat sipil, dan ormas juga harus tarik simpati. Citra terbangun di masyarakat itu harus jadi koreksi," kata dia.
Baca Juga: Simalakama Ormas dan LSM di Lampung, Berguna atau Bumerang?
Baca Juga: Akademisi: Ormas di Banten Kerap Dijadikan Alat Kekuatan Elite
