Bappeda Jabar: RPJPD 2025-2045 Harus Manfaatkan Bonus Demografi
(Istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat menjelaskan ada delapan poin penting dalam rancangan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) 2025-2045.
Kepala Bappeda Jabar, Iendra Sofyan mengatakan, dalam RPJPD ke depan yang paling penting adalah meraih bonus demografi. Sehingga dia mencatat ada delapan poin penting untuk meraih hal itu.
Pertama, menurutnya, perlu ada perbaikan dalam indikator makro, seperti angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka yang tinggi. Kemudian kedua, dalam rencana tata ruang tata wilayah (RTRW) 2022-2042 ada pertambahan luas wilayah dengan masuknya kawasan laut.
"Dulu RTRW hanya ada daratan, tapi dengan UU Cipta Kerja sekarang ada penambahan 12 mil laut atau sekitar 5,3 juta hektar. Tapi kewenangan kita menggali potensi laut, misalnya menemukan sumur gas. Kewenangan ktu masih di pemerintah pusat," ujar Iendra dalam acara Ngobrol Perencanaan Bareng Media di Bandung, Selasa (7/11/2023).
1. Jabar akan banyak dapat keuntungan dari pemindahan ibu kota
Foto: Tangkapan Layar Instagram @nyoman_nuartaSedangkan, ketiga yaitu soal Ibu Kota Nusantara (IKN). Perpindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan, kata Iendra, akan mengubah arah ekonomi Jawa Barat ke depan. Adapun nantinya Jakarta hanya akan menjadi daerah khusus saja.
"Kegiatan ekonomi apa yang bisa kita dapat? Tapi dengan adanya kereta cepat berarti kegiatan ekonomi mulai mengarah ke Kota Bandung, jalan tol terhubung, nanti 2024 Tol Getaci mulai dibangun artinya peluang ekonoi akan keluar dari Jakarta," katanya.
2. Penambahan jumlah penduduk juga akan meningkat
Ilustrasi Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat (IDN Times/Debbie Sutrisno)Kemudian, tantangan berikutnya adalah soal daya dukung tampung dan ketahanan pangan di mana Jawa Barat akan menghadapi isu lingkungan hidup, perubahan iklim. dan mekanisme transisi energi.
Poin kelima, Iendra mengatakan, jumlah penduduk akan makin bertambah di mana pada 2045 diperkirakan jumlah penduduk Jawa Barat akan mencapai 56,8 juta jiwa. Keenam, muncul tantangan di sektor digitalisasi dan hi-tech lewat implementasi dan dampaknya.
"Contoh penggunaan kendaraan listrik secara luas, yang berpotensi mengurangi pendapatan. Saat ini kabupaten kota itu sektor PAD-nya cuma 30 persen, sisanya mengandalkan dana bagi hasil dan transfer dari pusat," katanya.
3. Pemekaran wilayah juga harus dilakukan
(Istimewa)Kemudian tantangan ketujuh menurutnya adalah urusan sosial dan budaya di mana tradisi dan modernisasi akan berbenturan, urbanisasi dan preservasi kawasan rural. Terakhir, tantangan ada pada penataan daerah otonomi lewat pembentukan kabupaten kota baru.
"Kami menargetkan sembilan DOB dan 37 kabupaten kota masuk masterplan Jawa Barat, tapi sekarang masih moratorium," katanya.
Iendra memaparkan RPJPD 2025-2045 penting untuk menjadi pegangan arah pembangunan pemimpin Jawa Barat ke depan. Adapun Bappeda Jabar mengedepankan inovasi dan kolaborasi dalam perencanaan pembangunan daerah terutama dalam menggaet potensi bonus demografi.
"RPJPD ini untuk masyarakat Jawa Barat bukan untuk Bappeda," kata dia.
Baca Juga: Pemprov Jabar Petakan Kembali Penambahan SPKLU di 2024
Baca Juga: Belum Semua ASN Pemprov Jabar Gunakan Produk Dalam Negeri!
