Perlindungan Aset Minim, Pemkab Bandung Genjot Sertifikasi 2.000 Lahan
Ilustrasi aset. (Dok. IDN Times)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Kabupaten Bandung, IDN Times - Perlindungan aset milik Pemerintah Kabupaten Bandung masih minim. Berdasarkan data, sekitar 2.219 lahan milik Pemkab Bandung, baru 215 bidang yang sudah bersertifikat.
Minimnya perlindungan aset milik pemerintah itu dinilai rawan terhadap konflik sengketa lahan yang dilakukan masyarakat atau ahli waris.
Melihat kondisi tersebut Bupati Bandung Dadang Supriatna akan melakukan pengamanan aset milik Pemkab Bandung. Menurut dia, percepatan penyelesaian aset milik Pemkab Bandung sangat penting dilakukan.
"Dalam rangka pengamanan aset berupa tanah dan barang milik daerah, khususnya dalam hal pengamanan hukum untuk memperjelas legalitas tanah milik Pemkab Bandung, penting dilakukan," kata Dadang Supriatna usai Launching percepatan penyelesaian sertifikasi aset dan barang milik daerah, di Rumah Dinas Bupati Bandung, Soreang, Rabu (19/5/21).
1. Ditargetkan dalam 2 tahun bisa selesai
Sumber Foto : Humas Pemkab BandungProgram percepatan penyelesaian aset Pemkab Bandung ini, menurut Dadang Supritana akan di selesaikan secara bertahap yang digarap Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bandung, bekerja sama dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung.
"Melalui kerja sama antara BPN dan Pemkab Bandung ini, semoga dalam dua tahun ke depan bisa selesai sertifikasinya, sehingga kenyamanan tentang barang milik daerah bisa lebih maksimal," katanya.
2. Diharapkan seluruh aset pemkab jelas legalitasnya
Sumber Foto : Humas Pemkab BandungDadang Supriatna juga meminta Kepala Disperkimtan dan Kepala Kantor BPN Kabupaten Bandung untuk segera melakukan konsolidasi dalam rangka percepatan tahapan dalam pensertifikatan tanah dan pengamanan aset tanah.
"Diharapkan seluruh aset tanah milik Pemkab Bandung lebih jelas legalitasnya, terhindar dari penguasaan dan gugatan pihak lain, serta dapat meningkatkan PAD," ucap Dadang Supriatna.
3. Hingga kini yang sudah bersertifikat baru 215 bidang
Sumber Foto : Humas Pemkab BandungKepala Disperkimtan Kabupaten Bandung, Erwin Rinaldi menambahkan, launching program penyelesaian aset ini dalam rangka menindaklanjuti percepatan pensertifikatan aset tanah pemerintah daerah, yang merupakan bagian dari program 99 Hari Kerja Bupati Bandung terkait penertiban aset.
"Kita selesaikan secara bertahap karena jumlahnya ribuan. Ada sekitar 2.000 lagi yang perlu pensertifikasian, termasuk tanah carik desa. Seperti harapan Pak Bupati Bandung, mudah-mudahan bisa selesai dalam dua atau tiga tahun," kata Erwin.
Erwin menyebut tanah milik Pemkab Bandung saat ini mencapai 2.219 bidang, sementara hingga kini sudah bersertifikat sebanyak 215 bidang.
4. Tim Korsupgah KPK terus mendorong untuk percepatan sertifikasi
IstimewaPada kesempatan itu Erwin juga mengungkapkan, progres terkait penyelesaian aset Pemkab Bandung mendapat apresiasi dari Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penilaian capaian Monitoring Control for Prevention (MCP) Pemkab Bandung tahun 2020.
Menurutnya, Tim Korsupgah KPK terus mendorong untuk percepatan sertifikasi dan memberikan target kepada Pemkab Bandung untuk tahun ini sekitar 500 sertifikat.
"Apresiasi dari Kosurgah KPK tersebut berkat kolaborasi Pemkab Bandung dengan BPN Kabupaten Bandung yang dapat menyelesaikan lebih dari 100 sertifikat dan serah terima fasos fasum dari pengembang perumahan," ungkap Erwin.
