Kasus Anak di Kab. Bandung Meningkat, KPAD Jangan Vakum Lagi
Ilustrasi kekerasan terhadap anak (IDN Times/Sukma Shakti)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Kabupaten Bandung, IDN Times - Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) mengungkapkan, kasus anak di Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan. Fakta itu belum dihitung secara data kolektif, melainkan berdasarkan beberapa kasus yang muncul bermula dari laporan masyarakat.
Ketua KPAD Kabupaten Bandung Ade Irfan Al Anshory mengatakan, keberadaan KPAD di Kabupaten Bandung sudah lama hilang sejak 2017. Selama empat tahun itu pula pengawasan perlindungan anak tidak terawasi.
Dengan kembali hadirnya KPAD di tengah masyarakat akhir tahun 2021 ini, KPAD Kabupaten Bandung akan digencarkan kembali.
"Kami turut bahagia juga setelah dilantik kemarin, meski demikian kami pun harus menjalankan tugas tugas yang lumayan cukup berat. Sebetulnya, sebelum dilantik pun kami sudah ngabret, tancap gas kembali,” ujar Ade kepada wartawan di Soreang, Kabupaten Bandung, pada Rabu (15/12/2021).
1. Meski perannya cukup berat, KPAD akan bergerak untuk tangani kasus yang melibatkan anak
Ilustrasi kekerasan Anak (IDN Times/Sukma Shakti)Ade pun mengatakan, tugas yang diembannya kali ini ini cukup berat. Lebih lanjut ia menjelaskan, pihaknya kini sudah kembali mengawasi penanganan kasus yang melibatkan anak. Beberapa kasus itu di antaranya ialah pembunuhan anak yang diduga dilakukan pula oleh seorang anak di Solokan Jeruk, beberapa waktu lalu.
“KPAD sempat vakum sejak 2017 ke belakang, karena masalah budgeting dan permasalahan lainnya sehingga tidak berjalan. Tahun 2021 hadir kembali. Kini mulai kembali mengawasi penanganan kasus yang melibatkan anak”, kata Ade.
2. Kasus yang melibatkan anak di Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan
Ilustrasi Kekerasan pada Anak (IDN Times/Sukma Shakti)Selain itu ia pun mengatakan, meski tidak memegang data secara pasti di Kabupaten Bandung kasus yang melibatkan anak terus mengalami peningkatan, hal itu dapat terlihat dari beberapa kasus yang bermula dari laporan masyarakat.
Ia memandang, ada peran media dan media sosial yang melaporkan beberapa kejadian terkait kasus yang melibatkan anak di Kabupaten Bandung.
“Ada peran media dan media sosial yang melaporkan, viral, dan ramai diperbincangkan. Kemudian, kedua, saya pikir masyarakat sudah mulai peka terhadap kasus ini, bahwa kasus melibatkan anak ini biadab."
"Memang masyarakat mulai berani melaporkan, maka banyak muncul. Dan semakin menjadi perhatian publik, maka akan ada pengawasan yang lebih ketat terhadap kasus anak," tutur Ade.
3. Peran strategisnya perlindungan anak harus dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan
Ilustrasi kekerasan seksual pada anak (IDN Times/Mia Amalia)Oleh karena itu, kini KPAD Kabupaten Bandung akan bekerja dari nol memulai kembali memerankan peran strategisnya di Kabupaten Bandung. Tidak hanya kembali menyusun pendataan, melainkan juga pengawasan di level bawah dengan kolaborasi bersama pemangku kepentingan lainnya.
"Kami akan coba meminta data dari Dinas Kesehatan, Disdik, Dinsos serta kepolisian di PPA. Selain itu juga, kami berharap di tahun 2023, tim kami sudah lengkap berada di setiap kecamatan," ujar Ade.
Baca Juga: Guru Ngaji Cabul Bandar Lampung Dijerat UU Perlindungan Anak
Baca Juga: Terdakwa HW, Pemerkosa Santriwati Bandung Dapat Dana PIP dan BOS
Baca Juga: Kepala Rutan: Tak Ada Perlakuan Spesial untuk Pemerkosa Santriwati
