2. Sekda harus bisa menjembatani keinginan atasannya dalam koridor implementasi kebijakan

Sumber Foto : Humas Pemkab Bandung

Selain itu, Yogi Suprayogi pun mengatakan, mengenai batasan peran dan fungsinya politiknya, sekda harus bisa menjebatani keinginan atasannya baik bupati ataupun wakil bupati khususnya dalam koridor fungsi implementasi kebijakan.

"Fungsi politis dalam artian sebagai kepanjangan tangan bupati dan wakil bupati ketika menjelaskan kebijakan pemerintah, saat ditanyai DPRD misalnya. Jadi fungsi politisnya merupakan fungsi koordinasi dengan legislatif," tutur Yogi.

3. Wawasan sekda harus tidak kalah dari kepala daerah

Sumber Foto : Humas Pemkab Bandung

Selama ini, lanjut Yogi, posisi ini erat kaitannya dengan penunjukan pimpinan daerah secara tidak langsung. Artinya meski siapa pun bisa ikut serta dalam pemilihan, tapi tangan pimpinan daerah presentasenya lebih tinggi dalam menentukan siapa cocok mendampingi mereka dalam pemerintahan.

"Diskresi oleh Bupati memang boleh, karena dalam undang-undang ASN pun diatur demikian. Dan itu memang hak preogratif bupati", kata Yogi.

"Namun sebagai orang ketiga terpenting dalam pemerintahan daerah, sosok sekda harus memiliki wawasan yang tidak kalah dengan para pimpinan," tuturnya.

4. Jangan sampai pemilihan Sekda bermasalah seperti daerah lain

Sumber Foto : Humas Pemkab Bandung

Yogi Suprayogi pun mengingatkan Pemerintah Kabupaten Bandung agar tak salah langkah, dalam melakukan pemilihan sekda seperti yang sempat terjadi di daerah lainnya.

Sebab, selain nama baik pemerintah daerah itu sendiri, saat ini setiap hal yang dilakukan sekda pilihan kepala daerah bisa jadi digugat oleh masyarakat atau pihak mana pun.

"Masalah sekda ini juga integritas dari pemerintahan daerahnya. Jangan sampai nantinya menjadi preseden buruk bagi Kabupaten Bandung," ujar Yogi.