Hindari Desa Fiktif, Kemendes Minta Penyusunan Anggaran Libatkan Warga
IDN Times/Andra Adyatama
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Majalengka, IDN Times – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) mengimbau seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dana desa wajib melibatkan masyarakat. Hal itu, untuk menghindari munculnya desa fiktif yang menjadi temuan di kementerian keuangan.
Bahkan, Wakil Menteri Desa Budi Arie Setiadi mengatakan, kementerian desa bakal memberikan sanksi kepada desa-desa yang tidak melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan dana desa.
Hal tersebut diungkapkan Budi Arie Setiadi, saat berkunjung ke Pendopo Kantor Bupati Majalengka, Rabu (6/11).
1. Dana desa bisa dibekukan
IDN Times/Andra AdyatamaBudi berharap, seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dana desa sebaiknya melibatkan peran aktif masyarakat dan dibuat setransparan mungkin sistemnya. Bahkan setiap pemerintahan desa diwajibkan untuk memajang informasi penggunaan dana di desanya masing-masing.
“Saat ini sistemnya sudah sangat transparan. Kalau nemu yang aneh-aneh laporkan saja. Masyarakat harus dilibatkan aktif di perencanaan dan pelaksanaanya. (Kalau tidak dilibatkan), nanti kita lihat eksekusinya seperti apa, (apakah) ditahan dulu pencairan tahap berikutnya atau gimana bentuknya (sanksinya),” ujarnya.
Jika, penggunaan dana desa tidak melibatkan masyarakat, pemerintah bisa membekukan atau menunda pencairan dana desa di tahap berikutnya.
2. Bantah tidak ada desa fiktif di Jawa Barat
IDN Times/Andra AdyatamaBudi juga membantah kalau di Jawa Barat tidak ada desa fiktif yang sekarang sedang ramai dibahas oleh kementerian keuangan terkait penyelewengan dana desa.
Dia menegaskan jika tugas kementerian desa adalah untuk memastikan penyaluran dan penggunaan dana desa tersebut dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dan desanya masing-masing. Dengan keterlibatan masyarakat yang maksimal, maka diharapkan hal ini dapat meminimalisir kebocoran dan penyelewengan dalam penggunaannya.
Sedangkan, kalaupun di lapangan terjadi persoalan hukum akibat penyelewengan penggunaan dana desa tersebut, pihaknya tidak bisa menanganinya, karena ranah tersebut sudah menjadi kewenangan aparat penegak hukum, baik itu kepolisian maupun kejaksaan. Makanya pelibatan masyarakat dalam pengawasan juga bisa mencegah dan mengarahkan apabila terjadi potensi penyelewengan.
3. Dana desa harus berbanding lurus dengan pembangunan
IDN Times/Andra AdyatamaWakil Bupati Majalengka Tarsono D Mardiana mengapresiasi program penyaluran dana desa yang telah dilaksanakan pemerintah pusat sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo ini.
Menurutnya, perlahan namun pasti, secara bertahap desa-desa di Kabupaten Majalengka telah menerima kucuran dana hingga mencapai Rp1 milyar per desa per setiap tahunnya.
Pihaknya pun terus melakukan upaya pembinaan terhadap desa-desa agar dapat memanfaatkan penggunaan dana desa tersebut yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Serta terus mengajak masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif juga dilibatkan dalam setiap tahapan perencanan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan evaluasi dana desa.
“Dana desa yang diberikan oleh pemerintah sangat besar. Harapannya tentu saja berbanding lurus dengan pembangunan di desa yang muara akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat desa juga,” ujar tarsono ketika menerima kunjungan wakil mentri Desa dan PDTT.
4. Selama di Majalengka, kunjungi tiga desa
IDN Times/Andra AdyatamaKunjungan kerja Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Budi Arie Setiadi ke Majalengka disambut Wakil Bupati Majalengka Tarsono D Mardiana dan rombongan Rabu (6/11/2019).
Budi tiba di Majalengka untuk mengunjungi Desa Cieurih, Desa Maja Selatan dan Desa Pagandon dengan terlebih dahulu mengunjungi gedung pendopo Majalengka.
Ia mengatakan kunjungannya ke Majalengka untuk mengetahui secara serius masalah-masalah yang ada di perdesaan atau di lapangan serta mendapatkan solusinya dengan cepat.
"Seperti arahan Presiden harus kerja cepat dan kerja cerdas dan menyelesaikan setiap masalah dengan cepat pula," tegasnya.
Di samping itu kata dia, saat ini Indonesia sedang bersama-sama perang melawan stunting, Budi menyentil bahwa stunting adalah sumber kebodohan dan kemiskinan.
"Tahun 2014 angka stunting di Indonesia 37% dan saat ini turun 27%. Dengan turunnya angka stunting maka akan lahir SDM - SDM yang berkualitas sehingga bisa mewariskan SDM yang cerdas dan bisa bersaing dengan bangsa lain," paparnya.
Wamen Desa dan PDTT berharap semua elemen bersama-sama melawan stunting dan fokus pada peningkatan kualitas SDM.
Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Gara-Gara Program Dana Desa, Muncul Desa Gaib
Baca Juga: Terlibat Korupsi Dana Desa, Dua Mantan Kades Segera Disidang
