TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Pemilu Serentak 2024 Diyakini Tak Ganggu Perekonomian di Jawa Barat

Pemilu justru bisa bawa dampak positif

IDN Times/Debbie Sutrisno

Bandung, IDN Times - Pergerakan perekonomian dalam negeri bisa mengalami perubahan pada masa pemilihan umum (Pemilu) serentak 2024. Namun, perubahan tersebut dipercaya tidak memberikan dampak negatif.

Akademisi FEB Unpad Fery Hardiyanto menuturkan, satu hal yang disoroti menjelang pemilu ada isu ekonomi yang menggemparkan. Contohnya adalah isu ekonomi pada Pemilu 2019 di mana Indonesia diprediksi menjadi sebuah negara yang gagal.

Isu itu muncul dilatarbelakangi dengan serentetan krisis ekonomi global, seperti Moneter 1998, finansial sektor di tahun 2008-2009, dan Pandemi Covid-19 di tahun 2020.

“(Tetapi) isu ini tidak bisa dipakai dalam kontestasi politik sekarang,” kata Fery dalam dialog bertema Membangun Optimisme Optimisme Ekonomi di Musim Kontestasi Asing Menelisik Tantangan dan Peluang Kedepan, di Kota Bandung, Selasa (18/7/2023).

1. Dasar ekonomi baru Indonesia sudah dilakukan pemerintahan sekarang

Penampakan rangkaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (dok. KCIC)

Ia pun membahas soal kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo yang kerap kali dinilai merugikan masyarakat atau para pengusaha.

Salah satunya ialah Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang disahkan DPR RI. Menurutnya, kebijakan tersebut justru bisa membantu kepemimpinan presiden di periode selanjutnya.

“Kenapa Jokowi selalu dianalogikan sesuatu yang tidak baik dalam mengeluarkan kebijakan ekonom? Justru yang dilakukan pemerintah ialah meletakkan dasar yang sangat bagus untuk presiden berikutntnya, contohnya adalah penanganan pandemi,k” ujar Fery.

Dalam penanganan wabah ini, Indonesia dinilai hanya terpuruk selama enam bulan saja. Di tahun 2021, perekonomian mulai bangkit dan bergeliat.

“(Kemudian) keluar Omnibus Law, the next presiden begitu susahnya untuk mengganti Omnibus Law. Karena ini mencampurkan seluruh kebijakan dan regulasi menjadi Omnibus Law. Bagus apa enggak? Dasarnya adalah produktivitas. Mudah-mudahan, presiden berikutnya bisa merepresentasikan Omnibus Law secara lebih bagus,” paparnya.

2. Pengusaha tak perlu khawatir dengan adanya Pemilu 2024

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Sementara itu, Sekretaris DPP Apindo Jawa Barat Martin Chandra mengatakan, pesta demokrasi di tahun 2024 dipastikan tak memengaruhi sisi ekonomi para pengusaha. Karena bisnis tidak melihat faktor agama, suku, maupun ras sebagai indikator kesuksesan pebisnis.

Selain itu, pelaksanaan Pemilu pun bukan yang pertama kali digelar di Indonesia, maka hal-hal yang dikhawatirkan bakal berdampak pada para pengusaha pun sudah bisa diatasi.

“Pemilu di Indonesia itu bukan yang baru dua atau tiga kali dilaksanakan, tapi sudah lebih dari 10 kali. Jadi ini no isu, atau kita berjalan saja,” kata Martin.

Martin mengungkapkan, satu hal yang perlu dikhawatirkan menjelang Pemilu adalah regulasi pemimpin baru dalam hal investasi atau kebijakan bagi para pengusaha. Menurutnya, lumrah terjadi apabila ada pergantian kepala negara atau daerah, maka ikut berganti juga kebijakannya.

Meski demikian, ia meyakini para pengusaha tak perlu khawatir akan hal ini sebab ada hubungan mutualisme antara pemerintah dengan pengusaha yang selama ini terjalin.

“Biaya kontestasi Pemilu, biaya capres cawapresnya mohon maaf, uangnya pasti dari dunia usaha, dan ini sudah tahu sama tahu,” tuturnya.

Baca Juga: Polemik Penundaan Pemilu, Puan Minta KPU Tetap Persiapkan Pemilu 2024 

Baca Juga: DPR Curiga Usul Bawaslu Tunda Pilkada Terkait Presiden 3 Periode

Berita Terkini Lainnya