TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Ridwan Kamil Kerjakan Arahan Presiden Penghapusan Zonasi PPDB

Sistem zonasi PPDB justru menimbulkan banyak kecurangan

IDN Times/Bagus F

Bandung, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo berencana mempertimbangkan penghapusan progam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi. Hal ini dilakukan usai adanya evaluasi yang dilakukan usai PPDB 2023.

Menanggapi hal ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil alias Emil mengatakan, secara prinsip masyarakat ingin mendapatkan hak pendidikan yang terbaik. Sehingga, pemerintah daerah tengah menunggu keputusan pemerintah pusat.

"Negara ini perlu solusi terhadap permasalahan, bisa dihapus, bisa tidak. Bisa cuma diperbaiki, kita lihat," ujar Emil, dikutip Sabtu (12/8/2023).

1. Arahan Presiden Jokowi ditindaklanjuti dengan data

Ridwan Kamil. (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

Menurut Emil, apapaun keputusan pemerintah pusat akan dilaksanakan secara maksimal. Kasus PPDB 2023 ini menuruynya hampir sama di seluruh Indonesia. Salah satu kasus yang paling mencolok yaitu pemalsuan dokumen keluarga.

"Arahan presiden nanti kamu tindak lanjuti tentu dengan data data objektif," kata Emil.

2. Presiden Jokowi pertimbangkan penghapusan zonasi PPDB

Presiden Jokowi mengajak masyarakat makan di restoran ketika kunjungan kerja (kunker) ke Blora, Jawa Tengah pada Jumat (10/3/2023) (dok. Sekretariat Presiden)

Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan akan menelusuri lebih lanjut terkait kekurangan dan kelebihan sistem zonasi PPDB. Dia juga mempertimbangkan akan menghapus kebijakan itu jika dianggap menyulitkan masyarakat terhadap akses pendidikan.

"Dipertimbangkan (PPDB dihapus). Akan dicek secara mendalam dulu plus minusnya," ucap Jokowi di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (10/8/2023).

Baca Juga: Jokowi Pertimbangkan Hapus Sistem Zonasi PPDB

Baca Juga: Bertemu Presiden Jokowi, Wakil Ketua MPR Sampaikan Polemik Zonasi PPDB

Berita Terkini Lainnya