Pemindahan Pusat Pemerintahan Jabar Terhalang Masa Jabatan Gubernur
Masa jabatan Ridwan Kamil akan segera habis
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Wacana pemindahan pusat pemerintahan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jawa Barat ke luar Kota Bandung belum masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Iendra Sofyan mengatakan, ada beberapa hal yang membuat rencana pemindahan kantor pemerintahan ini belum masuk dalam RPJPD 2025-2045. Salah satunya, karena masa jabatan Gubernur Ridwan Kamil akan segera berakhir.
"Pemindahan (pusat pemerintahan) Itu belum masuk, masih (didiskusikan), Pak RK (Ridwan Kamil) keburu selesai, jadi kita lihat nanti," ujar Iendra, dikutip Selasa (1/8/2023).
1. Ridwan Kamil pastikan pemindahan bukan pusat Ibu Kota Jabar
Rencana pemindahan pusat pemerintahan Pemprov Jawa Barat ini diungkapkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil alias Emil pada beberapa waktu lalu. Mulanya, masyarakat mengira pemindahan ini menggeser ibu kota provinsi. Namun, Emil memastikan pemindahan hanya pusat pemerintahan.
Emil menegaskan, yang berpindah bukanlah ibu kota provinsi, melainkan pusat pemerintahan yang akan disatukan dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Tegalluar, Kabupaten Bandung. Namun itupun baru pada tahap wacana.
"Bukan pemindahan ibu kota, tapi wacana penyatuan pusat pemerintahan. Jadi jangan pakai sebutan ibu kota karena itu jelas berbeda," kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (15/10/2022).
Baca Juga: Pusat Pemerintahan Jabar Berpotensi Pindah ke Tegal Luar
Baca Juga: Luhut Klaim Tak Punya Bisnis Apapun Sejak di Pemerintahan