Yakin Ulah Mafia, DPR Bentuk Pansus Minyak Goreng
ilustrasi minyak (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha)
Subang, IDN Times - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meyakini permasalahan stok dan harga minyak goreng belakangan ini diakibatkan oleh ulah mafia. Karena itu, ia mendesak panitia khusus (Pansus) minyak goreng menelusurinya.
“(Dugaan adanya mafia minyak goreng) ini harus segera diteliti dan ditindaklanjuti. Cari siapa pelaku mafia minyak goreng ini. Publik harus tahu para pelakunya,” kata Dedi dalam keterangan persnya, Sabtu (19/3/2022).
Dalam keterangan persnya, ia menyatakan alasannya mendesak pengungkapan mafia minyak goreng. Salah satunya untuk menghadapi peningkatan permintaan barang kebutuhan pokok saat Ramadan.
1. Dedi Mulyadi tantang pemerintah bongkar mafia
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi (IDN Times/Irfan Fathurohman)Selain itu, Dedi berharap Pansus juga mampu mencegah permasalahan minyak goreng saat ini dialami komoditas bahan pokok lain. Menurutnya, orang-orang yang menjadi mafia itu hanya mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat.
Melihat dampaknya yang besar, Dedi pun menantang Pansus minyak goreng maupun instansi pemerintahan terkait untuk membongkar mafia minyak goreng. "Masa negara kita kalah oleh mafia,” ujarnya.
2. Rapat gabungan DPR bentuk Pansus minyak goreng
ANTARA FOTO/Wahyu Putro APembentukan Pansus minyak goreng diusulkan dalam rapat gabungan DPR RI beberapa waktu lalu. Rapat tersebut sedianya akan membahas permasalahan minyak goreng bersama Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, meski yang bersangkutan justru tak hadir.
“Waktu itu saya dan beberapa teman yang mengikuti rapat gabungan di Komisi dipimpin Pak Rahmat Gobel itu diusulkan membuat pansus minyak goreng, dan pak Rahmat Gobel dalam penutupanmya menyetujui untuk dibuat pansus," tutur Dedi.
3. Dugaan mafia minyak goreng muncul setelah HET dicabut
Stok minyak goreng kemasan di Indomaret Kemang, Jakarta Selatan tersedia usai HET dicabut. (IDN Times/Aryodamar)Dengan pencabutan aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng, penentuan harga diserahkan kepada mekanisme pasar. Dedi pun heran, saat aturan itu dicabut, stok minyak goreng tiba-tiba melimpah di pasaran meskipun dengan harga jual yang mahal.
“Artinya, ada mafia yang sengaja menyimpan barang dulu. Kemudian setelah dibuka ruang (pencabutan HET minyak goreng), mereka menjual dengan harga sesuai keinginan,” tutur Dedi menyimpulkan.
4. Ketidakhadiran Mendag dinilai sebagai pelecehan
Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi memeriksa ketersediaan minyak goreng, Selasa (15/3/2022). (dok. Biro Humas Kemendag)Pada rapat gabungan di DPR RI, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi kembali tidak bisa menghadiri rapat. Sikap Mendag itu pun membuat Dedi Mulyadi dan para anggota DPR RI geram.
“Dari sisi kelembagaan kita menghadirkan Mendag saja dua kali tidak bisa. Artinya sudah ada pelecehan terhadap lembaga ini,” ujar Dedi. Karena itu, ia pun lebih mendukung pembentukan Pansus minyak goreng dibandingkan mengundang Mendag untuk ketiga kalinya.
Baca Juga: Polemik Harga Minyak Goreng, Politikus PKS Minta Mendag Lutfi Dicopot
Baca Juga: DPR Ancam Panggil Paksa Mendag Lutfi karena Minyak Goreng Langka
Baca Juga: Mendag Lutfi: Indonesia Siap Buat Dunia Terpukau di Expo 2020 Dubai
