Kali Kedua Luhut Ditunjuk Jokowi Tangani COVID-19, Akankah Berhasil?
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (ANTARA/HO-Kemenko Kemaritiman dan Investasi)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo kembali menunjuk Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menangani kasus COVID-19. Kali ini, Luhut ditunjuk untuk memimpin penanganan virus corona di Pulau Jawa-Bali.
Hal itu diputuskan dalam rapat terbatas Istana yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, pada Selasa (29/6/2021). Usai rapat terbatas, Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi mengkonfirmasi bahwa penunjukan Luhut itu benar adanya.
"Betul Menko Maritim dan Investasi telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali," kata Jodi dalam keterangan tertulis, Selasa (29/6/2021).
1. Luhut pernah ditunjuk Jokowi tangani COVID-19 di 9 provinsi pada 2020 lalu
IDN Times/Teatrika Handiko PutriSebelumnya, Presiden Jokowi juga pernah menunjuk Luhut untuk memimpin penanganan COVID-19 di 9 provinsi pada 2020. Ke-9 provinsi itu yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali. Luhut diminta Jokowi untuk menurunkan kasus di 9 provinsi tersebut dalam waktu dua minggu.
Adapun Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian menjelaskan alasan Jokowi memilih Luhut untuk jadi komandan di 9 provinsi itu. Donny mengatakan, Jokowi memilih Luhut karena ia merupakan salah menteri yang dipercaya orang nomor satu di Indonesia itu.
"Presiden percaya kepada Beliau karena selama ini Beliau mampu mengekseskusi apapun yang diminta oleh presiden. Jadi kepercayaan itu diberikan kepada Pak Luhut," kata Donny saat dihubungi, Rabu (16/9/2020).
Menurut Donny, selama ini Luhut memang dipercaya Jokowi karena mampu mengeksekusi setiap tugas yang diberikan kepadanya. Karena itu, Jokowi juga percaya pada Luhut bahwa ia bisa menurunkan kasus COVID-19 di sembilan provinsi dalam waktu dua pekan.
"Jadi berbekal kepercayaan itu, ya Pak Luhut ditugaskan presiden untuk menurunkan atau menekan angka positif di sembilan provinsi," tutur dia.
Baca Juga: Beredar Bocoran PPKM Darurat, Ini Kata Ketua Satgas COVID-19
2. Di 2020, Luhut diberikan tiga target oleh Jokowi
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/2/2020) (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)Kala itu, Luhut mendapatkan tiga target dari Presiden Jokowi. Salah satunya adalah menurunkan kasus positif COVID-19 di 9 provinsi tersebut.
"Seperti telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah menugaskan kepada Menko Marves Yaitu Bapak Luhut Panjaitan dan Kepala BNPB yaitu Bapak Doni Monardo untuk dapat bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan pada Menteri Kesehatan yaitu Bapak Terawan untuk dapat menangani kasus COVID-19 di provinsi-provinsi ini," kata Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan pers, Selasa, 15 September 2020.
Guna menurunkan kasus di sembilan provinsi tersebut, Luhut pun harus mencapai target-target yang telah ditetapkan. Target pertama yaitu penurunan kasus harian, kedua, peningkatan angka kesembuhan, dan yang ketiga, menurunkan angka kematian.
"Diminta oleh presiden agar target ini dapat dicapai dalam waktu dua minggu ke depan," ujar Wiku.
3. Pada 2020 lalu, selama dua pekan Luhut pimpin 9 provinsi, angka kematian semakin meningkat
Suasana vaksinasi COVID-19 massal di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (22/6/2021). ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya.Pada 2020 lalu, selama dua pekan Luhut memimpin penanganan COVID-19 di 9 provinsi, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito bahwa kasus aktif COVID-19 memang cenderung menurun. Namun, angka kematian semakin naik.
Editor’s picks
"Pada 13 September, persentase kasus aktif di 10 provinsi ini menyumbang 71,8 persen dari kasus aktif nasional. Kemudian pada tanggal 20 September, persentase menurun menjadi 70,4 persen dan kemudian pada tanggal 27 September mencapai 67,6 persen," jelas Wiku dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Kamis 1 September 2020.
"Ini adalah kabar baik dan perlu untuk terus ditekan sehingga kasus aktif di 10 provinsi prioritas ini dapat semakin menurun," katanya lagi.
Untuk kasus kematian di 10 provinsi ini, pada pekan 13 September 2020 hingga 20 September 2020 sempat mengalami peningkatan. Namun, pada pekan 20 September 2020 hingga 27 September 2020 mengalami penurunan.
"Persentase kontribusi kematian pada 10 provinsi prioritas ini cenderung meningkat pada tanggal 13 September 77,6 persen dari kasus kematian nasional itu berasal dari 10 provinsi prioritas ini," tutur Wiku.
Kemudian pada 20 September 2020, angka kematian meningkat menjadi 80,47 persen. Sedangkan, pada 27 September 2020, angka kematian sedikit menurun menjadi 80,18 persen.
"Angka kematian ini harus selalu ditekan baik di 10 provinsi prioritas ini, maupun daerah-daerah lainnya," ujar Wiku.
Jika dilihat dari kasus kesembuhan, lanjut Wiku, terjadi peningkatan di tingkat nasional maupun di 10 provinsi tersebut. Namun, persentase kontribusi kesembuhan di 10 provinsi prioritas terhadap kesembuhan nasional mengalami penurunan pada tanggal 13 September sebesar 80,15 persen.
"Dari kasus kesembuhan nasional itu berasal dari 10 provinsi prioritas ini, kemudian menurun pada tanggal 20 September menjadi 79,65 persen, dan terakhir pada 27 September menjadi 79,35 persen," ucap Wiku.
Wiku menuturkan, angka kesembuhan tersebut harus selalu ditingkatkan, baik di tingkat nasional maupun 10 provinsi. Sebab, jika angka kesembuhan di 10 provinsi tersebut meningkat, maka angka nasional juga akan meningkat.
4. Luhut sedang formulasikan tindakan pengetatan yang akan diambil
Petugas kesehatan mendampingi pasien COVID-19 dengan kategori Orang Tanpa Gejala (OTG) yang tiba di Rumah Susun Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara, Senin (21/6/2021). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat.Kini, Luhut kembali diberikan amanah oleh Jokowi untuk memimpin penanganan COVID-19 di Pulau Jawa-Bali. Jodi mengatakan, saat ini sedang diformulasikan tindakan pengetatan yang akan diambil. Nantinya akan ada pengumuman resmi yang akan disampaikan oleh pemerintah.
"Supermarket, mal dan sektor-sektor esensial lainnya akan tetap beroperasi dengan jam operasional yang dipersingkat dan prokes yang ketat," papar Jodi.
5. Beredar bocoran soal PPKM Darurat
Warga berjaga di salah satu jalan akses menuju kawasan RW 04 Kampung Sambongpari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (21/6/2021). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi.Usai rapat terbatas Istana yang dipimpin Presiden Joko "Jokowi" Widodo, Selasa (29/6/2021), beredar bocoran rencana PPKM Darurat yang akan diterapkan pemerintah.
Berdasarkan informasi yang diperoleh IDN Times, PPKM Darurat akan berlaku di zona merah, salah satunya di DKI Jakarta. Rencananya, PPKM Darurat akan diterapkan selama dua pekan ke depan.
Disebutkan, dalam kebijakan ini pemerintah memutuskan untuk menutup penuh restoran dan mal. Begitu pula dengan perkantoran, pemerintah akan memberlakukan work from home (WFH) 100 persen.
Selain itu, disebutkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan mengambil alih penanganan pandemik COVID-19 di Pulau Jawa dan Bali. Sementara, untuk wilayah di luar Pulau Jawa dan Bali, dipegang oleh Menko Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto.
Baca Juga: Jokowi Tunjuk Luhut Pimpin PPKM Darurat COVID di Pulau Jawa dan Bali
Topik:
Berita Terkini Lainnya
