Jokowi Ingin Regulasi Nasional Dibenahi, Jangan Bertele-tele!
Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas Mengenai Penanganan COVID-19 dan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (24/8/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo kembali menegaskan tentang penyederhanaan birokrasi. Jokowi mengatakan regulasi nasional harus terus dibenahi. Ia meminta regulasi agar tak berbelit-belit.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam sambutannya di acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi, yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (26/8/2020).
1. Jokowi minta regulasi nasional dibenahi, tidak bertele-tele
Ilustrasi peraturan / IDN MediaJokowi menginginkan agar regulasi nasional segera dibenahi. Ia tidak ingin regulasi nasional tumpang tindih, tidak jelas, tidak memberikan kepastian hukum, dan memberikan prosedur yang berbelit-belit.
"Regulasi yang membuat pejabat dan birokrasi tidak berani melakukan eksekusi dan inovasi. Ini harus kita rombak dan kita sederhanakan," ucap Jokowi.
Baca Juga: Singapura Minta Kepastian Regulasi Kemudahan Investasi di Indonesia
2. Jokowi ingin reformasi birokrasi segera dilakukan, salah satunya penyederhanaan eselonisasi
Editor’s picks
Ilustrasi PNS memakai masker. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot NugrohoSelain itu, reformasi birokrasi juga disebut Jokowi harus dilakukan. Mantan Gubernue DKI Jakarta itu tak ingin ada teelalu banyak jenjang dan divisi, sehingga harus disederhanakan.
"Eselonisasi harus kita sederhanakan tanpa mengurangi pendapatan, penghasilan dari para birokrat karena terlalu banyak eselon akan semakin memperpanjang birokrasi, akan semakin memecah anggaran dalam unit-unit yang kecil-kecil dan sulit pengawasannya dan anggaran hanya habis untuk hal-hal rutin saja," tutur pria kelahiran Solo ini.
3. Omnibus law menjadi tradisi baru pemerintah
Demonstran yang menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. ANTARA FOTO/Wahyu Putro AOleh karena itu, lanjut Jokowi, sebuah tradisi sedang dimulai oleh pemerintah yaitu dengan menerbitkan omnibus law. Dengan satu UU bisa menyinkronkan puluhan UU secara serempak.
"Sehingga antar UU bisa selaras, memberikan kepastian hukum serta mendorong kecepatan kerja dan inovasi dan akuntabel dan bebas korupsi," jelasnya.
Baca Juga: Microsoft Tertarik Investasi, Jokowi Janji Tuntaskan Regulasi Seminggu
Berita Terkini Lainnya
