Kini, Akses Wartawan di Balai Kota DKI Jakarta Semakin Terbatas!
IDN Times/Gregorius Aryodamar P
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Akses wartawan di Balai Kota DKI Jakarta yang biasa meliput seputar Pemprov DKI semakin terbatas. Sebab, kini wartawan dilarang masuk ke Balairung.
Di Balairung biasanya wartawan bisa menanti waktu konferensi pers, pejabat lewat untuk diwawancara, atau sekadar menumpang lewat ke toilet. Kini, hal itu sudah tak bisa dilakukan oleh wartawan.
"Maaf sudah gak boleh lagi ke dalam (Balairung). Kita cuma jalanin instruksi saja dari atas. Maaf," ujar seorang petugas Pengamanan Dalam (Pamdal), Rabu (29/1).
1. Wartawan hanya boleh masuk ke dalam Balairung ketika ada agenda yang mengundang wartawan dan konferensi pers
IDN Times/Gregorius Aryodamar PMenurut petugas keamanan tersebut, kebijakan ini merupakan hal baru yang diterapkan sejak Rabu (29/1). Tidak hanya saat rapat, untuk ke depannya wartawan tidak boleh masuk ke Balairung kecuali ada agenda konferensi pers dan acara yang mengundang wartawan.
"Sudah seterusnya gak boleh, sih. Paling kalau ada konpers atau agenda saja," jelasnya.
Baca Juga: Tunggu Arahan Setneg, Pemprov Hentikan Sementara Revitalisasi Monas
2. Biro umum mengaku tidak tahu kebijakan itu
Editor’s picks
IDN Times/Gregorius Aryodamar PPadahal, sejak siang sedang digelar Rapat Pimpinan (Rapim) di ruangan rapat pimpinan yang berada di dalam. Rapat ini biasanya dipimpin langsung oleh Anies Baswedan dan dihadiri oleh para Kepala Dinas DKI.
Para wartawan biasanya menunggu pejabat keluar ruang rapat di Balairung untuk mengonfirmasi atau wawancara isu yang sedang berkembang. Akibatnya, kini, belasan wartawan hanya menunggu pejabat di luar.
Kepala Biro Umum Pemprov DKI Budi Awaluddin mengaku tidak tahu soal aturan ini. Ia justru melempar masalah ini kepada Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH dan KLN) Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Mawardi.
"Gak, belum tahu saya. Coba tanya ke bagian humas, kominfotik atau biro KDH," ujarnya saat dihubungi.
3. Pemprov DKI Jakarta disorot sejumlah isu
IDN Times/Gregorius Aryodamar PBelakangan ini, Pemprov DKI Jakarta tengah disorot sujumlah isu. Mulai dari revitalisasi kawasan Monas di sisi selatan, menetapkan seorang narapidana sebagai Direktur Utama PT TransJakarta (yang kemudian dicopot), hingga masalah banjir di Jakarta.
Dulu Pemprov DKI Jakarta sering membagi jadwal kegiatan Gubernur Anies Baswedan hampir setiap hari pada wartawan. Namun, hal tersebut sudah jarang dilakukan.
Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta: Revitalisasi Monas agar Mirip Menara Eiffel
Berita Terkini Lainnya
