Kawal Pemilu 2024, Kelompok Masyarakat Gelar Aksi Tolak Ormas AS
Ilustrasi Pemilu. (IDN Times/Mardya Shakti)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times – Pada Jumat (1/9/2023), puluhan orang masyarakat berkumpul di kawasan Monas, Jakarta, untuk menyuarakan pendapat mereka menjelang pemilihan umum (Pemilu 2024). Kelompok masyarakat itu menamakan diri sebagai Gerakan Masyarakat Revolusioner (Gemar), di mana menggelar aksi untuk menolak organisasi kemasyarakatan (ormas) asal Amerika Serikat (AS) yang bernama International Republican Institute (IRI).
IRI mereka curigai memiliki agenda tersendiri dalam kontestasi politik Indonesia tahun depan. Indikasi campur tangan asing dalam pemilu, bagi Gemar, harus segera dibatasi karena terbukti berdampak buruk dan telah dialami oleh Indonesia sejak kepemimpinan presiden terdahulu.
Lantas, seberapa bahaya IRI hingga mendapat penolakan dari Gemar?
1. Mengapa IRI dianggap mencampuri urusan Pemilu 2024 Indonesia?
.jpg)
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)Aprilianus, koordinator lapangan Gemar, menjelaskan jika campur tangan asing dalam pemilu di Indonesia sudah terjadi sejak 1966-1999. Dilanjutkan setelah Pemilihan Presiden era Abdurahman Wahid dan Megawati, kata Aprilianus, pihak asing juga selalu ikut mencampuri urusan pemilu Indonesia.
"Hal ini menjadi sangat riskan dalam proses pergantian kepemimpinan yang ada di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa hal tersebut berpotensi mencederai proses demokrasi yang ada di Indonesia, karena terlalu banyak intervensi dari pihak asing," ucap Aprilianus, dalam siaran pers yang diterima, Rabu (6/9/2023).
Bagi Aprilianus dan kelompoknya, saat ini IRI telah pendekatan dengan para partai politik di Indonesia untuk dapat menguasai strategi pemilu partai-partai, hingga mendorong reformasi partai-partai dengan tujuan mempromosikan prioritas dan inisiatif pemerintah AS di Indonesia.
“Serta menghasut mahasiswa menggelar aksi untuk menentang kebijakan pemerintah melalui program Increasing Student Participation for A Resilient Democracy (Inspired)," katanya.
2. IRI diduga mencederai kode etik Pemilu 2024
.jpg)
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)Mustakim, anggota Gemar lainnya, mengatakan jika IRI telah mendanai Partai Buruh untuk menggelar sejumlah aksi demo, dengan tuntutannya yakni mencabut UU Cipta Kerja, mencabut Presidential Thresshold 20 persen menjadi 0 persen, dan lain sebagainya.
Hal tersebut, menurut Mustakim, diduga telah dilakukan oleh IRI di Indonesia belakangan ini.
"Kami menduga itu merupakan bentuk pelanggaran kode etik dalam proses Pemilu 2024 yang mana penetapan calon pemimpin di Indonesia sendiri masih belum diumumkan. Kami mengecam keras kepada pemangku kebijakan untuk dapat menghentikan IRI beroperasi di Indonesia," ujar Mustakim.
Namun, berbagai dugaan tersebut belum ditunjukkan oleh Gemar melalui bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Meminta pemerintah memantau IRI
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)Dalam aksinya, Aprilianus mengingatkan pemerintah untuk dapat memantau segala aktivitas IRI dalam menjaga kestabilan politik di Indonesia.
"Karena perlu adanya pengawasan dari pihak pemerintah maupun masyarakat dalam mengawasi segala aktivitas yang berbau Pemilu 2024, dan pemerintah harus bisa mengkonsolidasikan seluruh elemen masyarakat untuk dapat terlibat dalam proses Pemilu 2024 hingga menciptakan meaningfull paticipation," ujar Aprilianus.
Selanjutnya, Gemar berencana untuk rutin menggelar aksi utamanya dalam menyuarakan tema-tema pengawalan terhadap proses Pemilu 2024.
Baca Juga: 12 Peristiwa Politik yang Hebohkan Publik Jelang Pemilu 2024
Baca Juga: Tidak Menyangka Anies Khianati Demokrat, SBY: Politik Sekarang Kasar