Sebelum Pelantikan Presiden, Yuk Ingat Lagi Janji-janji Jokowi
IDN Times/Teatrika Handiko Putri
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan Joko “Jokowi” Widodo-Ma’ruf Amin sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2019 pada Minggu (30/6).
Kini Jokowi dan Ma'ruf Amin hanya tinggal menunggu pelantikan sebelum benar-benar resmi memimpin negara ini.
Nah, sambil menunggu prosesi pelantikan yang rencananya akan digelar pada Oktober mendatang, yuks kita ingat lagi janji-janji yang disampaikan Jokowi pada kampanye Pilpres 2014 lalu!
1. Penuntasan pelanggaran kasus HAM berat
ANTARA FOTO/Puspa PerwitasariPenyelesaian kasus pelanggaran HAM adalah salah satu janji yang digembar-gemborkan bakal dituntaskan pada masa awal Jokowi menjabat dulu. Namun kenyataannya, hingga kini belum satu kasus yang dapat diungkapnya.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM pada akhir 2018 lalu memberikan rapor merah terhadap penyelesaian pelanggaran HAM oleh pemerintahan Jokowi. Mereka menilai bahwa janji penyelesaian di era Jokowi hanya sebatas komitmen.
Sementara itu, Manager Peneliti Amnesty International, Papang Hidayat menyebut pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat yang salah satunya adalah terkait pembunuhan dan penculikan sejumlah aktivis tahun 1998 tidak ada kemajuan.
Pemerintah era Jokowi, kata Papang, masih tidak serius untuk mengungkap dalang di balik aksi kejam tersebut.
Meskipun pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Jokowi, namun hingga saat ini belum ada respons balik dari pemerintah.
“Tidak ada kemajuan. Padahal kan Jokowi pernah bertemu dengan direktur kami (Usman Hamid). Kita menawarkan mungkin yang namanya konsep keadilan buat korban menurut hukum internasional,” kata Papang di kantor Ambesty International, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (25/6).
Baca Juga: Ini Janji Jokowi Jadi Presiden untuk Periode Kedua
2. Akan mengurangi utang negara dan tidak berutang ke luar negeri
IDN Times/Holy KartikaEditor’s picks
Pada kampanye 2014 lalu, Jokowi berjanji tidak akan berutang kepada pihak luar negeri jika dirinya terpilih menjadi presiden periode 2014-2019. Hal tersebut tertuang dalam visi dan misi kampanyenya.
Sebagai ganti berutang, Jokowi mengatakan akan meningkatkan penerimaan dari pajak serta mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, Jokowi juga akan terus membuka pintu investasi lokal maupun asing.
Namun pada kenyataannya, utang luar negeri Indonesia terus bertambah setiap tahun. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Indonesia (BI) per Oktober 2018, utang luar negeri mencapai Rp360,53 triliun. Sementara pada tahun 2014 lalu utang Indonesia hanya berada di angka Rp 293,33 triliun.
3. Penguasaan sumber daya alam oleh pemerintah
(Menteri ESDM Ignasius Jonan tengah berada di kantor pusat PT Freeport di Houston, Amerika Serikat) Dokumentasi Kementerian ESDMUntuk urusan penguasaan Sumber Daya Alam (SDA), Jokowi telah menunaikan janjinya dengan mengambil alih kepemilikan saham PT Freeport sebesar 51,2 persen pada bulan Desember 2018 lalu.
Hal tersebut tak lain berkat kerja keras Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. Ia menceritakan bagaimana pemerintah berhasil mengambil alih setengah persen lebih saham tersebut yang telah dikuasai hampir 40 tahun lamanya.
“Ini kalau kita lihat dari konstitusi dan sebagainya lalu perjanjian dengan Freeport yang paling penting itu adalah bagaimana kita melakukan satu negosiasi,” ujar Jonan dalam acara Indonesia Millenials Summit 2019 by IDN Times, di Kempinski, Jakarta Pusat, Sabtu (19/01).
Selain negosiasi, mantan Dirut PT KAI tersebut juga mencoba meyakinkan pihak Freeport McMoran agar tetap mendapatkan bisnisnya di tanah air. “Kedua juga kita menempatkan hak dan kewajiban masing-masing itu dengan baik,” tambahnya.
4. Mengurangi subsidi BBM
IDN Times/MaulanaJokowi pada kampanye 2014 lalu berjanji akan mengurangi subsidi BBM sebesar Rp 60 triliun dan menurunkan harga energi sebesar 20 persen. Berdasarkan data yang diperoleh IDN Times dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pada tahun 2014, anggaran subsidi BBM dan listrik mencapai Rp 342 triliun, dan di APBN tahun 2018, subsidi keduanya menurun menjadi Rp 95 triliun. Uang subsidi pun bisa dipakai untuk kegiatan yang lebih produktif.
Penurunan harga energi ini dapat dilihat dari kebijakan BBM satu harga di seluruh wilayah Indonesia. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga berjanji akan menggunakan energi biofuel sebagai bahan bakar alternatif. Hal tersebut terbukti dengan kebijakan biodiesel 20 persen (B20). Bahkan, ke depan Jokowi akan meningkatkan campuran crude palm oil (CPI) dalam solar sebanyak 100 persen (B100).
Baca Juga: Tim Hukum TKN Bertemu Jokowi di Istana Bogor Malam Ini
Topik:
Berita Terkini Lainnya
