Deretan Nama Kepala Daerah yang Terjerat Korupsi pada 2019-2020
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers dan sejumlah tersangka kasus OTT Bupati Kutai Timur di gedung KPK Jakarta, Jumat (3/7/2020) malam. ANTARA/HO-KPK/aa. (humas KPK)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sejak berdiri pada Desember 2002 lalu hingga saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih sibuk mengurusi kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.
Deretan kepala daerah yang terlibat dalam perkara korupsi pada 2019-2020 menambah deretan panjang catatan sejarah operasi tangkap tangan (OTT) KPK setiap tahunnya. Meskipun begitu, KPK menyesalkan mengapa masih banyak terjadi praktik korupsi yang dipelopori oleh pemimpin rakyat ini.
Lembaga antirasuah memandang perilaku korupsi tidak bisa dibiarkan. Harus diubah secepatnya, karena korupsi tentu merugikan masyarakat di daerah yang terdampak.
Berikut deretan nama kepala daerah yang ditangkap KPK melalui OTT maupun pengembangan kasus lainnya.
1. Daftar 12 nama kepala daerah yang terjaring KPK sepanjang tahun 2019
Ilustrasi gedung KPK (IDN Times/Vanny El Rahman)Sepanjang 2019, KPK telah menangkap 12 nama kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Penangkapan ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti OTT, pengembangan kasus, dan penyelidikan.
Berikut adalah daftar nama kepala daerah yang terjerat kasus korupsi pada 2019:
1. Sri Wahyumi Maria Manalip, Bupati Kabupaten Talaud
2. Khamami, Bupati Mesuji
3. Nurdin Basirun, Gubernur Kepulauan Riau
4. M Tamzil, Bupati Kudus
5. Ahmad Yani, Bupati Kabupaten Muara Enim
6. Suryadman Gidot, Bupati Kabupaten Bengakayang,
7. Agung Ilmu Mangkunegara, Bupati Lampung Utara
8. Supendi, Bupati Indramayu
9. Dzulmi Eldin, Wali Kota Medan
Editor’s picks
10. Muzni Zakaria, Bupati Solok Selatan
11. Amril Mukminin, Bupati Bengkalis
12. Budi Budiman, Wali Kota Tasikmalaya
Baca Juga: KPK: Kalau Proses Pilkada Benar, Perjuangan Berantas Korupsi Selesai
2. Pada Juli 2020, KPK menangkap Bupati Kutai Timur, Ismunandar
Ilustrasi tahanan (IDN Times/Mardya Shakti)Dikutip dari ANTARA, pada Juli 2020 KPK telah menetapkan Bupati Kutai Timur, Ismunandar, sebagai tersangka penerima suap. Dalam OTT, ditemukan uang tunai sebesar Rp170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp4,8 miliar, dan sertifikat deposito sebesar Rp1,2 miliar.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolanggo, mengatakan bahwa telah mewanti-wanti agar kegiatan OTT tidak terulang kembali di wilayah Kalimantan Timur.
KPK pada Jumat (3/7/2020) melakukan OTT di tiga tempat berbeda, yakni Jakarta, Samarinda, dan Kutai Timur.
Dari hasil pengembangan OTT tersebut, KPK menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan infrastruktur di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2019-2020.
3. Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, menambah deretan kepala daerah yang ditangkap KPK pada 2020
(Bupati Sidoarjo Saiful Ilah) ANTARA FOTO/Reno EsnirKPK menetapkan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah , bersama lima orang lainnya sebagai tersangka kasus suap terkait pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
“Pada tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan BMSDA Kabupaten Sidoarjo melakukan pengadaan beberapa proyek. Ibnu Ghopur (IGR) adalah salah satu kontraktor yang mengikuti pengadaan untuk proyek-proyek tersebut,” ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, seperti yang dikutip dari ANTARA, 9 Januari 2020.
IGR meminta kepada Saiful untuk tidak menanggapi proses sanggahan dalam pengadaan proyek dan memenangkan pihak IGR dalam proyek Jalan Candi – Pasrung senilai Rp21,5 miliar.
“Pada 7 Januari 2020, IGR diduga menyerahkan bayaran proyek kepada Saiful, Bupati Sidoarjo sebesar Rp350 juta dalam tas ransel melalui N, Ajudan Bupati di rumah dinas bupati,” ungkap Alex.
Baca Juga: Tips dari Pimpinan KPK Agar Calon Kepala Daerah Terhindar dari Korupsi
Berita Terkini Lainnya
