Survei: Warga Dukung Pejabat Sipil Tangani COVID-19 dibanding Militer
Prajurit TNI AU Lanud Iskandar Muda, Aceh Besar, sedang mendonorkan darah (IDN Times/Saifullah)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebutkan bahwa di tengah pandemik virus corona, warga tetap percaya pada supremasi sipil dan profesionalisme TNI. Survei tersebut menunjukkan warga mendukung supremasi sipil dengan angka sebesar 71 persen.
Selain itu, mayoritas warga juga mendukung bahwa TNI harus di bawah komando dan kontrol Presiden yang dipilih rakyat, sebesar 76 persen.
“Dalam demokrasi, keputusan-keputusan strategis harus dibuat oleh pejabat publik dari kalangan sipil yang dipilih secara demokratis. Karena itu dikenal konsep supremasi sipil,” ujar pendiri SMRC, Saiful Mujani dalam rilis survei bertajuk “Kondisi Demokrasi di Masa COVID-19” yang diterima IDN Times, Senin (24/8/2020).
Sementara itu, sebanyak 74 persen warga setuju bahwa TNI secara khusus bertugas untuk menjaga keamanan nasional dari ancaman luar negeri dan dari dalam negeri saat keadaan darurat keamanan yang dinyatakan oleh pemimpin negara. Sedangkan 16 persen lainnya mengatakan hal yang sebaliknya.
1. Masyarakat setuju masalah keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab Polri
ANTARA FOTO/Asep FathulrahmanDalam survei SMRC menunjukkan bahwa sebesar 57 persen masyarakat setuju bahwa TNI tidak dapat terlibat dalam masalah keamanan dan ketertiban masyarakat.
Senada dengan hal tersebut, sekitar 59 persen masyarakat setuju bahwa semua urusan keamanan dan ketertiban hukum dalam masyarakat adalah tugas Polri.
“Tentara adalah kekuatan profesional yang tugas utamanya adalah kekuatan bersenjata untuk menjaga pertahanan dan keamanan nasional terutama dari ancaman kekuatan bersenjata yang lain,” ujar Saiful.
Baca Juga: Ingatkan Menteri, Jokowi: Jangan Asal Bicara soal Penanganan COVID-19!
2. Terdapat peningkatan persentase warga yang mendukung pemimpin otoriter
Presiden Jokowi melakukan peninjauan kesiapan TNI dan Polri dalam penerapan 'New Normal' di sarana transportasi dan perniagaan, Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta dan Mal Sumarecon Bekasi, Selasa (26/5) (setkab.go.id)Kendati demikian, dalam survei SMRC juga menunjukkan bahwa terdapat persentase warga yang mendukung pemimpin otoriter. Dalam survei tersebut, responden ditanyai apakah mereka akan mendukung pemimpin yang tidak dipilih oleh rakyat, yang tidak dikontrol oleh DPR, yang menghapuskan pemilihan umum?
Sebelum wabah COVID-19, terdapat 7 persen masyarakat yang mendukung pemimpin otoriter tersebut. Setelah masa pandemik COVID-19, dukungan terhadap pemimpin otoriter meningkat menjadi 12 persen.
“Jadi secara umum publik masih mendukung demokrasi, tapi wabah COVID-19 menurunkan tingkat dukungan tersebut secara signifikan. Walaupun tidak sampai ke titik di bawah angka psikologis, yaitu 50 persen,” ujar Saiful.
3. Survei melibatkan 2.202 responden yang diwawancara via telepon secara random
Ilustrasi aktivitas di mal. ANTARA FOTO/FauzanSurvei Nasional tersebut dilakukan pada 12-15 Agustus 2020 dengan melibatkan 2.202 responden yang diwawancara melalui sambungan telepon dipilih secara random. Margin of error diperkirakan +/-2,1 persen.
Laporan: Fikriyah Nurshafa
Baca Juga: IDI: 89 Dokter dan 50 Perawat Meninggal Selama Pandemik COVID-19
Berita Terkini Lainnya
