Jabat Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo Anggap Masyarakat Sebagai Teman
IDN Times/Reynaldy Wiranata
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Nama Ganjar Pranowo sudah tak asing untuk sebagian masyarakat Indonesia. Sebagai Gubernur Provinsi Jawa Tengah, sosoknya yang jenaka dan slengean kerap menimbulkan gelak tawa khususnya untuk masyarakat yang dipimpinnya.
Ganjar menuturkan, ketika maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk menjadi gubernur, dia tak punya hal istimewa yang ditawarkan kepada para pemilih. Komunikasi yang jujur dan kerap mengajak masyarakat bercanda ketika bertegur sapa justru membuat mayoritas para pemilih kala itu mempercayakan kursi pimpinan Jawa Tengah kepadanya.
"Biasa saja orang saya ini tidak istimewa kok. Saya merasa biasa saja. Kok bisa jadi gubernur? Saya juga heran kenapa yah orang juga milih. Saya pernah bilang, sampean yakin milih saya, nanti kalau saya gak bisa (merealisasikan keinginan) jangan marah loh. Malah dia senang gitu kan," ujar Ganjar beberapa waktu lalu.
1. Jangan sampai jabatan yang diemban memisahkan pemimpin dan yang dipimpin
Dok. Humas Pemprov JatengGanjar menuturkan, dia selalu menyampaikan kepada masyarakat bahwa dirinya tidak ingin ada jarak meski didapuk sebagai seorang gubernur. Dia ingin tetap menjadi teman untuk seluruh warga Jawa Tengah (Jateng).
Gaya komunikasi yang lebih dekat sebagai teman ini coba ditunjukkan setiap harinya. Ganjar berupaya lebih mudah dalam berkomunikasi dan menyerap seluruh aspirasi dan keluhan masyarakat apa pun bentuknya.
"Jadi gini kalau jadi pemimpin kita harus siap menerima segala keluhan karena rakyat yang datang akan datang mengeluh untuk dicarikan solusi," kata dia.
Cara ini kemudian membuat banyak warga yang mengeluh pada Ganjar mulai dari hal besar sampai hal sepele seperti jalanan yang rusak, kehilangan sandal di masjid, sampai suami yang menghilang.
"Tapi intinya apa yang mereka rasakan pada saya sebenarnya butuh simbol pemimpin yang dianggap solusi. Maka pada saat itu kita harus mau memberikan solusi," paparnya.
2. Media sosial jadi alat bantu komunikasi yang bisa menjangkau siapapun
Dok. Humas Pemprov JatengMeski selalu menyempatkan bertemu dan bertegur sapa dengan masyarakat di seluruh daerah Jateng, Ganjar merasa masih ada informasi yang belum bisa dia serap sepenuhnya.
Untuk mengatasi persoalan itu, maka Ganjar pun memanfaatkan keberadaan media sosial baik Instagram, Youtube, Twitter, sampai WhatsApp (WA). Selain itu mereka juga bisa mengirimkan pesan singkat atau menelepon pegawai yang sudah dipersiapkan menampung seluruh aspirasi untuk kemudian dilaporkan kepadanya atau dinas terkait.
Dari semua alat komunikasi, media sosial yang paling banyak mendapat respons dari masyarakat. Tak sedikit dari mereka yang berkirim pesan melalui media sosial.
"Untuk mempermudah saya juga bikin aplikasi Lapor Gub. ini digunakan dan jadi yang tertinggi (dalam pelaporan)," kata Ganjar.
Dia pun sempat bingung mengapa banyak orang yang melapor langsung kepadanya. Padahal dalam sebuah kepemimpinan di daerah, masih ada kecamatan, kelurahan, bupati dan wali kota. Namun, ketika disurvei secara acak, mereka justru lebih nyaman ketika langsung menghadap kepada gubernur.
3. OPD diharuskan punya akun medsos dan aktif merespon keluhan warga
IDN Times/Reynaldy WiranataMelihat penggunaan medsos semakin jamak oleh masyarakat Jateng, Ganjar pun kemudian mewajibkan setiap operasi pemerintah daerah (OPD) atau dinas memiliki akun Twitter. Akun ini pun harus centang biru atau terverifikasi dan memiliki banyak pengikut yang notabene adalah warga Jateng.
Dengan akun ini warga bisa langsung melaporkan sesuatu yang berkaitan dengan OPD terkait. Ketika ada keluhan, OPD harus meresponsnya 1x24 jam. Respons yang dilakukan bakal terpantau lewat ruangan Ganjar secara langsung.
"Jadi kalau ada yang tidak melakukan respons akan ada skor yang turun satu. Kalau dalam setahun skor itu turunnya banyak maka saya akan langsung tegur kepala dinasnya. Apakah dia sudah bosan jadi kepala dinas," paparnya.
Dengan cara ini juga Pegawai negeri Sipil (PNS) khususnya kepala dinas tidak lagi gagap teknologi (gaptek). Sistem tersebut juga bisa makin memudahkan ketika ada penanganan di mana anggota yang menangani cukup memberi video berdurasi kurang dari satu menit kepada Ganjar sebagai laporan.
4. Kehadiran pemimpin bisa menyelesaikan setengah dari masalah masyarakat
Ganjar punya prinsip bahwa seorang pemimpin harus mau hadir di dekat masyarakat. Misalnya, ketika ada krisis atau bencana melanda masyarakat, kehadiran pemimpin di daerah tersebut dan bertemu warga maka setengah dari masalah mereka bisa teratasi.
Ini sama dengan filosofi orang Jawa 'mangan ora mangan ngumpul'. Ini memperlihatkan bahwa kita harus bersilaturahmi, tertawa, bercanda, dan itu menyejukkan.
"Kumpul itu merupakan kehangatan dan persatuan dan dari situ kita bisa berbagi," kata Ganjar.
5. ASN pun didorong bisa lebih dekat dengan masyarakat
Untuk menjadikan warga sebagai teman yang nyaman ketika menyampaikan keluhan, Ganjar pun melakukan reformasi birokrasi di mana pakaian aparatur sipil negara (ASN/PNS) tidak selalu harus berpakaian formal.
Selama ini masyarakat pun lebih nyaman ketika bertemu dengan seorang gubernur atau pemimpin daerah ketika yang bersangkutan menggunakan pakaian bebas, ketimbang saat mengenakan baju dinas. Hal ini kemudian menginspirasi Ganjar untuk mendorong penggunaan pakaian non-dinas untuk seluruh ASN di Jateng.
"Sekarang kita minta ASN semua ada hari yang menggunakan batik. Kemudian kita juga dorong ada hari di mana ASN memakai pakaian khas daerah, tak hanya dari daerah Jateng saja," paparnya.
Dengan cara ini, dia berharap masyarakat tak lagi canggung ketika melakukan pelaporan atau keluhan kepada ASN di perkantoran.
6. Tapi jangan sampai ada ASN yang menerima gratifikasi
ilustrasi korupsi. (IDN Times/Sukma Shakti)Meski lebih dekat dan berharap lebih banyak masyarakat yang meminta bantuan dinas-dinas, Ganjar berharap tidak ada ASN mana pun yang melakukan gratifikasi dengan menerima pemberian dalam bentuk apa pun dari masyarakat.
Meski pemberian biasanya merupakan bentuk terima kasih, hal itu tetap saja tak diperbolehkan. Ganjar sendiri pun kerap diberi barang oleh warga ketika melakukan kunjungan atau inspeksi mendadak. Namun dia menolak dan memberikan penjelasan bahwa penerimaan barang oleh aparatur negara itu tidak diperbolehkan.
"Saya bilang di tengah pasar, suka teriak kalau ada pejabat minta-minta gak usah dikasih. Kalau begitu dia tertarik suruh beli, pejabat kok minta," kata dia.
Seringnya ada pemberian terutama ketika lakukan sidak ke pasar, membuat Ganjar kerap mengantongi uang di saku celananya. "Kita coba untuk pendidikan, edukasi korupsinya jalan," papar Ganjar.
Baca Juga: Pemulangan WNI Eks ISIS, Ganjar: Yang Saya Tunggu Bukan Mereka
Baca Juga: Ganjar Ingatkan Isu Warisan Pilpres Bisa Picu Memanasnya Pilkada 2020
